Empat Komisi Serahkan Evaluasi Kinerjanya

ketua DPRD, Sulamul Hadi  Nurmawan dan wakil ketua, Taufik hidayat.

ketua DPRD, Sulamul Hadi Nurmawan dan wakil ketua, Taufik hidayat.

Sidoarjo, Bhirawa
DPRD Sidoarjo memulai debut baru di mana komisi-komisi setiap bulan mengevaluasi kinerjanya untuk dilaporkan kepada pimpinan DPRD. Laporan dalam bentuk merangkum capaian kinerjanya selama satu bulan terakhir akan dilakukan secara periodik, berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui permasalahan di kabupaten Sidoarjo.
Karena evaluasi secara tertulis ini baru pertama kali dilakukan memang terlihat masih kedodoran, misalya ada komisi C yang laporannya sampai 21 halaman, tetapi komisi A dalam laporan evaluasinya Cuma 5 halaman, malah komisi B masih belum paham bagaimana merangkum sebuah evaluasi. Mengingat ini program perdana memang kelihatan masih keteteran, antara merangkum kegiatan atau melaporkan kinerjanya
Ketua DPRD, Sulamul Hadi Nurmawan (Wawan), dalam keterangan persnya , jumat lalu mengakui, memang perlu perbaikan dalam redaksi. Ia menyebut contoh, materi evaluasi komisi C itu paling banyak jumlah halamannya. Cuma bentuknya seperti berita acara saja, ada semacam tanya jawab didalamnya. Apalagi komisi A yang ada 5 halaman itu juga tidak jelas apa yang dimaui. Karena itu tidk dibacakan seluruh hasil evaluasi komisi.
“Kami bisa mengerti kalau paparan evaluasi tidak dalam bentuk rangkuman, redaksi rangkuman seharusnya tidak seperti ini. Tetapi ke depan pasti bentuk evaluasi itu akan lebih baik,” ucap wawan didampingi wakil ketua, Taufik Hidayat.
Anggota komisi D, Bangun Winarso, dalam kesempatan tersebut menjelaskan masih rendahnya penyerapan anggaran beberapa SKPD yang bermitra dengan komisi D. Dalam triwulan pertama, penyerapannya di bawah 25%. Malah ada yang masih dibawah 10%. DPRD sudah berusaha menekan waktu dengan mengesahkan APBD 2016 lebih awal, dengan harapan penyerapan bisa dilakukan bulan Januari 2016. Toh kenyataannya pola kerja SKPD tidak berubah. Masih saja lamban dan implikasinya membuat pelayanan masyarakat tidak bisa dirasakan secara dini.
Ia berharap kinerja SKPD harus bisa mengimbangi kecepatan DPRD. Dulu alasannya SKPD molor menyerap anggaran karena pengesahan APBD molor. Tetapi sekarang setelah APBD digedok lebih awal, SKPD nya molor. “Pakai alasan apa lagi sekarang,” ujarnya. Birokrasi harus bergerak cepat menyesuaikan tuntutan masyarakat. Jangan berpikir masih ada Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Masyarakat butuh perbaikan dan pembangunan infrastuktur dibangun secepat-cepatnya. [adv,hds]

Tags: