Arif Mulyono
Tim Zona Integritas (ZI) Kab Sidoarjo tahun 2021 ini sudah mengusulkan sebanyak 8 OPD kepada KemenPAN Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan program zona integritas.
Untuk program ZI wilayah bebas korupsi (WBK ) ada 4 OPD dan untuk zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) ada 4 OPD.
Untuk ZI wilayah bebas korupsi, tim ZI Kab Sidoarjo menunjuk Dispendukcapil, Disnaker, Dikbud dan Dinas PMD. Sedangkan untuk program ZI wilayah birokrasi bersih melayani, OPD yang ditunjuk adalah RSUD, Dinas PM/PTSP, Kecamatan Sukodono dan BKD Sidoarjo.
“Berkas administrasi sudah kami kirim ke Pusat. Saat ini, sedang menunggu proses penilaian” jelas Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Arif Mulyono Sstp, MAp, Selasa (21/9) kemarin.
Dari pengalaman, kata Arif, tim ZI Kemenpan, selain menilai dari administrasi, juga akan melakukan penilaian ke daerah secara diam-diam. Karena itu, OPD yang diusulkan dalam program ZI ini, diminta oleh Arif, benar-benar konsisten dengan pelayanannya yang baik.
“Mudah-mudahan akan bisa lolos penilaian,” katanya. Disampaikan Arif, 8 OPD yang ditunjuk oleh tim ZI Kabupaten Sidoarjo tersebut, karena dinilai proses reformasi birokrasi yang dijalankannya sudah bagus.
Aspek itu, lanjut Arif, memang menjadi salah satu persyaratan dalam pengusulan program zona integritas tersebut. Arif berharap, 8 OPD yang diusulkan dalam program ZI ini, baik untuk WBK maupun WBBM, bisa menjadi memotivasi OPD lain di Kab Sidoarjo, supaya mereka bisa menjalankan program reformasi birokrasi dengan semakin baik.
“Semua OPD melaksanakan program ZI ini suatu hal yang wajib sebenarnya. Karena itu amanat wajib dari reformasi birokrasi,” katanya.
Meskipun diakui tidak semuanya bisa langsung menerapkannya. Tetapi harus dimulai sedikit demi sedikit secara bertahap. Untuk bisa melaksanakan WBK maupun WBBM, lanjut Arif, tidak akan bisa bila hanya dilakukan oleh pimpinan saja. Tetapi semuanya, mulai pimpinan sampai staf harus kompak menjalankannya.
Penekanan dari program ZI, baik WBK maupun WBBM, kata Arif, adalah OPD harus bisa melakukan pelayanan publik yang prima. Yang transparan, bebas Pungli dan bebas gratifikasi.
Sempat disampaikan Arif, sebelum 4 OPD Sidoarjo diusulkan ke Kemenpan RB dalam program ZI WBK, ada sejumlah OPD yang rencananya juga akan diusulkan.
Namun oleh tim ZI Kab Sidoarjo, masih dipending, sebab programnya dianggap masih butuh penyempurnaan lagi. Diantaranya dari BPKAD, BPPD, Kec Sidoarjo dan Kec Tanggulangin.
Sedangkan 4 OPD yang diusulkan dalam program ZI WBBM, kata Arif, karena 4 OPD itu sebelumnya sudah menyandang sebagai OPD dengan predikat ZI WBK. [kus]
