Pavilium Rumah Sakit dr Mujhammad Saleh kota Probolinggo.
Pemkot Probolinggo, Bhirawa
Lambatnya pengerjaan proyek RSUD dr Moh Saleh disorot DPRD Kota Probolinggo. Di rumah sakit pelat merah itu sendiri, ada empat proyek yang akan dilaksanakan. Namun, hingga Kamis 24/5, dokumen 4 proyek ini masih belum masuk dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Hal itu terungkap saat Komisi III DPRD setempat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis 24/5 malam.
“Ada 4 proyek pembanguan. Untuk Detail Engenering Desaign (DED) sudah selesai semua. Namun, masih belum dilimpahkan ke ULP,” kata Heri Siswanto, wakil direktur (wadir) Keuangan RSUD dr Moh Saleh.
Heri -sapaan akrabnya – mengungkapkan, rencananya pelimpahan DED akan dilakukan pekan depan. Empat proyek itu di antaranya, pembangunan ruang rawat inap kelas III tahap kedua. Pembangunan ruang rawat inap kelas III tahap dua ini dianggarkan Rp 7,9 miliar. Anggaran ini bertambah jika dibandingkan anggaran tahap pertama, yang hanya Rp 5,2 miliar. “Anggaran lebih besar karena ada anggaran untuk lift dan juga rehabilitasi bangunan kamar mayat,” jelasnya.
Kemudian, pembangunan ruang rawat inap kelas III di lokasi masjid lama dengan anggaran sebesar Rp 15,9 miliar. “Akan dibuat 3 lantai. Anggaran bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Setelah itu, ada program penataan parkir motor. “Musala baru RSUD untuk lantai 1 digunakan sebagai parkir motor. Namun, kondisinya kurang rapi. Sehingga, rencananya dilakukan pemavingan dengan anggaran Rp 253 juta,” paparnya.
Proyek fisik selanjutnya adalah program penataan parkir mobil. Tepatnya didepan Ruang Wijaya Kusuma. “Anggaran bersumber dari APBD dengan besaran Rp 370 juta,” ungkapnya.
Secara terpisah Kepala ULP Kota Probolinggo Ghofur Efendi memperkirakan, belum masuknya dokumen proyek fisik rumah sakit ini mengurangi jadwal pelaksanaan. Saat ini saja, tersisa waktu lima bulan untuk menggarap proyek.
“Perhitungannya saat ini bulan Mei akhir. Masih dilakukan kajian dokumen lelang, waktu normal adalah 35 hari aktif. Tapi, persoalannya dari Mei sampai Juni ini terpotong libur. Seperti tanggal 29, libur hari raya 12 hari,” lanjutnya.
Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Hamid Rusdi memperkirakan bahwa proyek yang dibangun tidak punya cukup waktu. Tahapan proyek dengan waktu 5 bulan, jika diperuntukkan pengerjaan proyek fisik tidak akan cukup waktunya. Apalagi. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 15 miliar.
“Kalau dari estimasi Pak Ghofur waktu 5 bulan, menurut saya itu tidak cukup. Jika anggaran Rp 15 miliar itu tetap dilelang, ini sama saja dengan dipaksakan,” ujarnya.
Hamid khawatir proyek pembangunan ruang rawat inap ini akan jadi seperti kasus Pasar Kronong. “Rekanan bisa saja di-blacklist, tapi mereka tetap ambil untung dengan mengerjakan bagian-bagian yang menguntungkan saja,” tandasnya.
Ketua Komisi III Agus Rianto menyarankan kepada pihak rumah sakit untuk menunda proyek pembangunan 3 lantai ruang rawat inap dengan anggaran Rp 15 miliar lebih itu. “Jangka waktu yang hanya 5 bulan untuk menyelesaikan bangunan senilai Rp 15 miliar itu sulit. Tolong pertimbangkan lagi untuk masuk dalam proyek lelang ini,” tambahnya.(Wap)
