Empat Raperda Partisipatif Ditetapkan Menjadi Perda Jombang

Penandatanganan penetapan 4 Raperda Partisipatif menjadi Perda Kabupaten Jombang Tahun 2020 oleh Bupati Mundjidah Wahab bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang, Senin siang (19/10). [arif yulianto/bhirawa].

Jombang, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar rapat paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Jombang terkait Jawaban Bupati Jombang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Jombang tentang 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Jombang tahun 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Senin (19/10).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi didampingi para Wakil Ketua DPRD Jombang, dan dihadiri Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, Sekdakab Jombang, Akhmad Jazuli, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

Ke-4 Raperda ini yakni, Raperda Kabupaten Jombang tentang Pengarusutamaan Gender, Raperda Kabupaten Jombang tentang Cagar Budaya, Raperda Kabupaten Jombang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, dan Raperda Kabupaten Jombang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Dari 8 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Jombang yakni, Fraksi Amanat Restorasi (Gabungan PAN dan Nasdem), Fraksi PKB, Fraksi PDI-P, Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi PKS-Perindo, menyetujui 8 Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Jombang Tahun 2020.

Satu persatu Juru Bicara (Jubir) dari 8 fraksi DPRD Kabupaten Jombang membacakan pendapat akhir fraksinya. Dimulai dari Fraksi Amanat Restorasi yang dibacakan oleh H. Saichu, kemudian dilanjutkan F-PKB oleh Hj Fatimatuzzahroh, Fraksi PDI-P oleh Lusi W, Fraksi PPP oleh Lutfi Kurniawan, Fraksi Partai Golkar oleh Rahmat Agung, Fraksi Partai Demokrat oleh Heri Purwanto, Fraksi Partai Gerindra oleh Machwal Huda, dan terakhir Fraksi PKS-Perindo oleh Jubirnya, Mustofa.

Jubir Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Jombang, Rahmat Agung mengatakan, setelah pihaknya mencermati dan mendalami Jawaban Bupati Jombang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2020 beberapa waktu yang lalu, Fraksi Partai Golongan Karya memahami atas jawaban Bupati tersebut dengan usul saran dan pertanyaan dari Fraksi Partai Golongan Karya untuk itu disampaikan terima kasih.

“Bismillahirrahmanirrahim, pada Rapat Paripurna hari Senin, 19 Oktober 2020 Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan : Menerima dan Menyetujui 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pengarusutamaan Gender, 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Cagar Budaya, 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, 4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna ini.” papar Rahmat Agung.

Sementara itu, Jubir Fraksi PPP DPRD Kabupaten Jombang, Lutfi Kurniawan mengatakan, Fraksi PPP juga menerima dan menyetujui 4 Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Jombang.

“Bismillahirrohmanirrahiim, Fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan DPRD Kabupaten Jombang Menerima dan Menyetujui Empat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang, untuk : Ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020,” ucap Lutfi Kurniawan.

Dengan ke-8 Fraksi DPRD Kabupaten Jombang yang telah menyetujui, maka 4 Raperda Partisipatif Kabupaten Jombang Tahun 2020 tersebut kemudian ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Jombang Tahun 2020. Penandatanganan penetapan 4 Raperda menjadi Perda dilakukan pada akhir rapat paripurna oleh Bupati Jombang bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang.(rif/adv)

Tags: