Enam Fraksi Sepakat Bawa Kenaikan Retribusi Pasar ke Forum Pansus Ranperda

Suasana Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas penyampaian tiga Raperda Kota Batu yang dilaksanakan di Gedung DPRD Batu, kemarin.

Kota Batu,Bhirawa.
Semua Fraksi yang ada di DPRD Kota Batu menyepakati untuk membawa usulan kenaikan retribusi pasar ke forum Pansus Pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda). Kesepakatan itu disampaikan masing- masing Fraksi dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas penyampaian tiga Raperda Kota Batu yang dilaksanakan di Gedung DPRD Batu, kemaein. Dalam Paripurna tersebut ada tiga Ranperda yang akan dibahas oleh Pansus.
Diketahui, ketiga Ranperda yang akan masuk pembahasan Tim Pansus antara lain, ranperda tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas. Kedua, Ranperda Perubahan atas Perda Kota Batu nomor 16 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Ketiga, Ranperda perubahan atas Perda Kota Batu nomor 8 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
“Kita memang perlu untuk segera melakukan perubahan Perda retribusi pelayanan pasar. Hal ini mendesak agar ada peningkatan PAD dari retribusi pasar yang juga akan berdampak pada perbaikan fasilitas dan pelayanan pasar,”ujar Juru Bicara Fraksi PDIP, Kukuk Subiyanto, Selasa (11/2). Untuk itu pihaknya menyetujui untuk segera dilakukan pembahasan terkait retribusi pasar ini. Demikian juga untuk dua Ranperda yang lain.
Sementara Fraksi PKB menyikpai tentang usulan Raperda Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas. Perda ini penting dalam upaya menciptkan kawasan pemukiman yang nyaman. Untuk itu perlu segera diatur untuk penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di Kota Batu.
“Dengan keberadaan Raperda ini diharapkan akan mamu memberikan kepastian hukum kepada konsumen dari bisnis perumahan. Perda ini juga harus mampu memperhatikan keserasian dengan perda lain seperti Perda RTRW, dan juga harus ada pemberian sangsi tegas kepada pengembang yang kedapatan melanggar,”pesan Juru Bicara FPKB, Nurochman.
Pada dasarnya, keempat Fraksi yang lain juga menyepakati untuk segera melakukan Pembahasan terhadap tiga usulan Raperda dari Eksekutif. Keempat Fraksi tersebut antara lain, Fraksi Gerindera, Fraksi PKS, Frasi Goklar, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Amanat Demokrat.
Diketahui, tiga Ranperda yang dibahas kemarin merupakan usulan dari Eksekutif dalam Rapat Paripurna sebelumnya. Disampaikan Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko, M.Si bahwa Ranperda tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman termasuk terlambat dibentuk di Kota Batu.
“Sampai saat ini kita belum punya Perda tersebut. Meski terlambat, Perda ini perlu segera kita bentuk. Mengingat perda ini merupakan amanat dari Permendagri nomor 9 tahun 2009,” ujar Dewanti saat menyampaikan usulan Tiga Ranperda di Rapat Paripurna.
Dijelaskan Dewanti, berdasarkan ketentuan pasal 26 Permendagri nomor 9 tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah disebutkan, bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan perda tentang ini yang berpedoman pada permendagri ini paling lambat satu tahun sejak ditetapkan.(nas)

Tags: