Enam OPD Sidoarjo Lolos Sementara Penilaian WBK dan WBBM

Arif Mulyono. [alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Tiga OPD di Kab Sidoarjo untuk sementara ini sudah lolos dalam penilaian program zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan tiga OPD juga lolos penilaian sementara untuk ZI wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) dari Kemenpan RI.

Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Arif Mulyono SsTP MAP mengatakan enam OPD tersebut sudah dinilai tim Menpan dari aspek administrasi dan dari aspek masyarakat sebagai customer pelayanan, beberapa Minggu lalu.

“Nanti pada 11 November, enam OPD ini akan dinilai dari aspek lapangan. Untuk membuktikan antara data administrasi dan kenyataan di lapangan, apa betul,” jelas Arif Mulyono, didampingi Kasubag Kelembagaan, Kusmanto, Senin (2/11) kemarin.

Dikatakan Arif, 6 OPD tersebut diantaranya, RSUD, Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Kecamatan Sukodono yang akan diseleksi untuk ZI WBBM, kemudian Dispendukcapil, Puskesmas Sidoarjo dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo untuk diseleksi ZI WBK.

Tim dari Menpan, kata Arif, dalam penilaian aspek lapangan pada enam OPD nanti, bisa menerjunkan hanya satu orang penilaia atau lebih pada satu OPD.

“Penilaian hanya sehari saja pada 11 November itu, karena pada Bulan Desember penetapan status WBK maupun WBBM ini harus sudah bisa selesai,” kata Arif.

Kepada enam OPD yang akan dnilai, Arif menekankan supaya mereka menjalankan esensi dari program ZI ini. Yaitu tidak ada pungli, nepotisme dan korupsi dalam pelayanan publiknya.

Dikatakan Arif, sebenarnya penilaian Menpan untuk program ZI WBK dan ZI WBBM ini, termasuk hanya sebagian saja. Yang sangat potensial dalam menilai suatu pelayanan publik adalah warga masyarakat sendiri sebagai customer.

“Asalkan saja, yang dinilai dan dilaporkan masyarakat ini tidak isu, tidak bohong dan bukan hanya sekedar suka dan tidak suka,” kata Arif. Agar pelayanan publik kepada masyarakat kompleks dan sinergis, menurut Arif, maka yang memantau memang tidak bisa hanya dari Menpan dan masyarakat saja.

Tapi masih banyak lagi. Misalnya juga bisa dari pihak ombudsman, civil society dan media massa. Dikatakan Arif, khusus untuk program ZI WBK awalnya ada lima OPD yang diusulkan untuk ikut. Namun dalam seleksi aspek administrasi dan aspek customer, dua OPD ini masih belum lolos penilaian. Yaitu dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab Sidoarjo dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

“Kita harapkan dua OPD yang masih belum lolos penilaian itu, bisa lebih baik lagi dan mengevaluasi kekurangannya, sehingga akan bisa ikut lagi pada tahun yang akan datang,” kata Arif. [kus]

Tags: