Garis-garis Besar haluan Negara(GBHN) harus dihidupkan kembali sebagai salah satu upaya mengarahkan pembangunan bangsa Indonesia.
Jenderal (purn) TNI Endriantono Sutarto salah satu peserta konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat 2014, mengaku siap menerapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia ke depan jika dirinya terpilih dalam konvensi maupun pada Pemilu Presiden (Pilpres) mendatang.
Diakui Endriantono, presiden tak memiliki kewenangan mengajukan amandemen UUD, namun pihaknya akan mendorong anggota DPR dan DPD untuk mengusulkan amandemen UUD. Diantara prioritas amandemen yakni soal dihidupkannya kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan diterapkannya GBHN sebagai haluan pembangunan bangsa.
“Sekarang ini kita tak jelas bangsa ini akan dibawa kemana karena setiap pergantian pemimpin bangsa memiliki tujuan sendiri-sendiri, sehingga bangsa Indonesia sulit bersaing dengan bangsa lain karena sibuk mengatasi persoalan dirinya sendiri yang tak kunjung selesai,” tegas Endriantono Sutarto., Minggu (16/2) siang.
Amandemen UUD juga harus didorong untuk terciptanya sistem presidensial yang kuat. Konsekwensinya jumlah partai di parlemen jangan terlalu banyak atau multi partai sederhana. “Sistem multi partai terbuka itu membuat sistem presidensial tak kuat sehingga siapapun presidennya pasti kesulitan dalam membuat atau menerapkan kebijakan karena harus terlebih dulu mendapat persetujuan dari parpol lain yang masuk dalam koalisi,” jelasnya
Secara garis besar, kata Endriartarto program pemerintahannya memprioritaskan pada empat hal, yakni penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi, kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan dan energi non BBM dan peningkatan sumber daya manusia (SDM)
Untuk merealisasi empat prioritas itu, maka pemerintah harus tegas dalam upaya penegakan hukum dan adil bukan tajam di bawah dan tumpul di atas. Bahkan kalau parpol saat ini dianggap sarang koruptor, maka ke depan jika ada parpol tersangkut korupsi harus didiskualifikasi supaya tak ikut pemilu.
Sedangkan untuk mensejahterahkan rakyat, maka paling tidak sumber daya alam harus dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri karena sekarang ini sudah banyak anak bangsa yang ahli di berbagai bidang dan permodalannya juga sudah kuat.
“Nasionalisasi pertambangan secara paksa itu beresiko tinggi, tapi paling tidak kontak kerja kerjasama yang sudah habis tidak perlu diperpanjang dan dikelola sendiri oleh anak bangsa,” cetus Endriantono.
Di sisi lain, pihaknya mendorong pembuatan alat pertahanan sendirk. Kalau hal ini bisa dilakukan ol$eh Indonesian dastikan negara tetangga seperti Singapura dan Australia tidak bisa meremehkan Bangsa Indonesia.
“Saya setuju PT DI dihidupkan kembali untuk menciptakan pesawat militer selain komersial. PT Pindad yang mampu menciptakan tank dan sejumlah alustita. Dan pemerintah harus terus mendorong agar bangsa kita tidak diremehkan. Selanjutnya kita ciptakan bagaimana negara tetangga memiliki ketergantungan dengan kita,”tambahnya.
Ditambahkan Endriantono, dilihat dari SDM yang ada, Indonesia tak kalah dengan negara tetangga. Termasuk dalam bisang SDA dan kesuburan tanahnya. Karena itu. Kalau Indonesia ingin maju, harus bersama. Satu yang pihaknya ingin jangan gadaikan negeri ini demi keuntungan pribadi dan golongan. [cty.hel]
