Hasil program Bedah Rumah menjadi bahasan dari Rapat SKPD bersama Wali Kota Batu.
Kota Batu, Bhirawa
Tim lapangan dari Program Bedah Rumah yang melakukan survei di pedesaan dituntut untuk memperbaiki akurasi data rumah yang layak di bedah. Tahun ini tercatat 86 persen dari jumlah rumah yang diajukan Desa untuk dibedah tidak disetujui Pemkot, karena tidak memenuhi klasifikasi yang disyaratkan. Akibatnya, pelaksanaan Bedah Rumah tahun ini menjadi lambat.
Data di Dinas Perumahan Pemkot Batu, tahun ini 24 Desa/Kelurahan di Kota Batu mengajukan bedah rumah untuk 809 unit rumah. Petugas survey di pedesaan menganggap rumah yang tersebar di 3 Kecamatan di Kota Batu ini sudah dianggap tidak layak huni.
“Namun setelah di koordinasikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) ternyata rumah tak layak huni yang memenuhi kategori bisa dibedah hanya ada 112 unit rumah saja,” ujar Kepala Dinas Perumahan, Siswanto, Selasa (13/9). Ini menunjukkan, ada sekitar 697 rumah tidak memenuhi klasifikasi sebagai prioritas untuk dibedah.
Kondisi ini membuat petugas bedah rumah harus mendata ulang rumah mana saja yang mendapatkan prioritas segera dibedah. Hal ini sangat memakan waktu dan tenaga sehingga pelaksanaan bedah rumah menjadi terlambat.
Diketahui, tahun ini Pemkot Batu menganggarkan dana Bedah Rumah sebesar Rp 3 miliar. Dari pendataan lanjutan akhirnya ada 193 unit rumah yang mendapatkan prioritas untuk dibedah tahun ini.
Informasi dari beberapa sumber, adanya ketidakcocokan data rumah yang akan dibedah dengan fakta di lapangan akibat adanya kepentingan kelompok tertentu. “Ada ‘data titipan’ dari anggota Dewan yang meminta rumah konstituennya untuk ikut dibedah,” ujar sumber tersebut yang wanti-wanti namanya tidak dipublikasikan.
Sebenarnya, rumah yang tidak masuk prioritas dibedah tahun ini juga belum dikatakan layak huni. Namun yang dijadikan prioritas adalah rumah yang masih berlantai tanah dan bertembok dari anyaman bambu.
Sementara, Camat Batu, M.Adhim mengatakan bahwa tidak masalah jika ada ribut di depan dalam penetuan rumah mana yang mendapat prioritas untuk dibedah. “Walaupun ada 1000 rumah tidak layak huni, maka tidak masalah jika tahun ini hanya 100 rumah dapat prioritas. Karena program ini akan tetap berlanjut di tahun depan,”ujar Adhim.
Menanggapi kelambatan ini, Walikota Batu Eddy Rumpoko (ER), Dinas Perumahan maupun petugas survey di Pedesaan harus memiliki format yang bagus dalam menentukan prioritas rumah yang dibedah.
“Jangan sampai ada warga miskin yang membutuhkan rumahnya dibedah, namun akibat adanya kepentingan lain maka warga tersebut terpaksa harus mengesampingkan impian untuk memiliki rumah yang sehat,”pesan ER.
Orang nomor 1 di Pemkot Batu ini juga tak memungkiri adanya data bedah rumah yang salah sasaran. Iapun berpesan kepada SKPD terkait agar data alah sasaran ini tidak terulang di tahun berikutnya. “Karena adanya data salah sasaran ini akan membuat kinerja bedah rumah menjadi lambat,”pungkas ER. [nas]
