Evaluasi APBD Jatim 2015, Dewan Tak Gajian

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Belum turunnya evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2015 dari Mendagri ternyata berdampak langsung di lingkungan DPRD Jatim. Mulai soal gaji Januari  yang hingga kini belum diterima oleh para wakil rakyat sekaligus anggaran kinerja yang membuat dewan stagnan alias tak bisa bekerja.
Sumber resmi dewan yang menolak disebutkan namanya mengaku jika hingga kini dia belum menerima gaji untuk Januari 2015. Akibatnya, istrinya mempertanyakan gaji dirinya sebagai anggota dewan. Tidak itu saja, uang yang sebagian untuk para konstituen ikut terlambat pula. Karenanya dia berharap gaji bulan ini segera cair.
“Jujur tidak biasanya gaji bulanan terlambat seperti ini. Biasanya saya menerima dari bendahara dewan antara tanggal 1 sampai 2. Tapi ini sampai tanggal 7 belum ada tanda-tanda cair. Saya melihat ini dampak belum turunnya evaluasi Mendagri terhadap APBD Jatim 2015,”tegasnya dengan senyum kecut, Rabu (7/1).
Hal senada juga diungkapkan anggota Fraksi PPP Mahdi. Dia mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari keterlambatan gaji anggota dewan.¬† Namun, pria yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi D itu menduga jika keterlambatan itu disebabkan oleh evaluasi terhadap APBD Jatim 2015. “Sampai sekarang kan evaluasinya masih belum selesai, jadinya gaji kami juga kena imbasnya,”ungkap Mahdi di ruang Fraksi PPP.
Mahdi mengaku, hingga saat ini dirinya masih belum mengetahui kapan gajinya tersebut akan dicairkan. Politisi asal Probolinggo itu hanya berharap gajinya bisa dicairkan dalam waktu dekat. “Semoga saja, karena kami juga memiliki kebutuhan,”harapnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD Jatim Ahmad Jaelani buru-buru membantah. Jaelani mengaku jika gaji untuk para anggota dewan telah dicairkan. Pencairan itu sudah dilakukan tepat waktu, atau sejak Jumat (2/1) lalu. “Jadi soal evaluasi APBD Jatim 2015 itu sama sekali tidak berdampak,”kilah Jaelani saat ditemui di ruangannya.
Mengenai keluhan yang disampaikan oleh para anggota dewan tersebut, Jaelani menganggapnya tidak benar. “Sekali lagi tidak benar, karena memang tidak ada masalah,”tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar. Politisi asal PKB itu menyatakan, gaji tersebut telah dicairkan. Terkait adanya anggota yang masih belum menerima gaji, menurutnya itu hanya masalah teknis. “Mungkin masih gantian, pertama pimpinan, lalu anggota. Tapi yang pasti hal ini biasa terjadi saat pergantian tahun, di mana saat APBD diajukan ke Mendagri untuk mendapatkan evaluasi,”jawab politisi asal PKB ini.
Tidak hanya itu, Halim juga menganggap keterlambatan pencairan gaji saat ini juga tidak terlalu parah. Sebab, selisih keterlambatan itu masih bisa dihitung dalam hitungan hari. “Masih belum terlalu lama kan, dan baru seminggu,”pungkasnya. [cty]

Tags: