Evaluasi Efektifitas Belanja Daerah

Oleh :
Novi Puji Lestari
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang

Keberhasilan jalannya pemerintahan tidak terlepas dari baiknya pengelolaan keuangan daerah yang baik, sehingga perlu dikedepankan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Melalui pola efektivitas dan efisiensi untuk penggunaan anggaran daerah tersebut, diharapkan capaian pembangunan akan berjalan lebih optimal. Kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dilihat dari seberapa besar realisasi anggaran, melainkan bagaimana dampaknya bagi pembangunan daerah untuk seluruh sektor.

Pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah inipun kerap menjadi sorotan publik. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir, kinerja pengelolaan keuangan daerah di sejumlah provinsi banyak mendapatkan penilaian yang kurang baik, hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa kasus penyalahgunaan keuangan daerah. Pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi ditengarai lebih senang menyimpan dana transfer daerah maupun dari sumber lainnya di perbankan.

Menurut data dari pemerintah melalui Menteri Keuangan per April 2021, dana pemerintah daerah yang terparkir di bank mencapai Rp194,5 triliun, cenderung naik dalam tiga bulan terakhir. Sebagai perbandingan, pada bulan sebelumnya yakni Maret 2021, dana pemerintah daerah yang disimpan di perbankan mencapai Rp182 triliun. Sementara itu, efektifitas belanja negara sangat tergantung kepada daerah sejak desentralisasi fiskal berlaku. Berkat desentralisasi fiskal, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp 790 triliun, bahkan besarannya sempat menyentuh di atas Rp 800 triliun pada tahun 2019, (Kompas, 31/5/2021)

Merujuk dari harian Kontan (31/5/2021), pada tahun 2019, sejumlah sektor target makro pembangunan daerah tercapai, salah satunya Pertumbuhan Ekonomi (PE), dari pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sejumlah target utama pembangunan tahun 2019 terpenuhi. Diantaranya, Indeks Pembangunan Manusia (lPM) sebesar 72,39 persen. Dengan indikator rata-rata lama sekolah sebesar 8,92 tahun dan angka harapan Hidup sebesar 69,31 tahun. Sementara itu, angka pengangguran sebesar 5,33 persen. Meski beberapa target pembangunan daerah telah tercapai, masih terdapat target utama yang belum terpenuhi, yaitu PE yang baru bisa dicapai sebesar 5,05 persen dan angka kemiskinan sebesar 6,29 persen.

Selebihnya sebanyak 45 persen dari penerimaan negara disalurkan menjadi TKDD. Desentralisasi fiskal membuat setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk membangun sehingga indeks pemerataan antardaerah menjadi lebih baik pada angka 0,55 dari sebelumnya pada level 0,72. TKDD ini porsinya 28-30 persen dari total belanja negara, jadi porsinya sudah sangat tinggi. Oleh karena itu dampak maupun pemanfaatan TKDD menjadi sangat penting. Karena kalau tidak, berarti 1/3 APBN kita tidak bisa ditrack efektifitasnya.

Namun sayangnya saat ini pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mayoritas habis untuk belanja pegawai atau membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal, apabila belanja APDB tersebut disalurkan untuk belanja infrastruktur atau belanja yang menyasar masyarakat langsung, hal tersebut akan membantu efektivitas belanja pemerintah pusat. Pasalnya, porsi belanja daerah berkontribusi sekitar 30% dalam menopang belanja pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menjadi logis adanya jika kini optimalisasi belanja daerah melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali mendapat sorotan.

Urgensi percepatan belanja daerah

Peringatan pentingnya mempercepat realiasi belanja daerah ini sangat mendesak mengingat kebiasaan mengendapkan dana di perbankan ini terjadi setiap tahun yang selebihnya pemerintah daerah perlu mempercepat belanja daerah untuk menggerakan perekonomian. Pasalnya, belanja daerah memiliki peranan vital mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di masa pandemi ini. Untuk mencapai target pembangunan daerah perlu kebijakan strategis dalam realisasi anggaran. Nah, berikut ini penulis jabarkan tentang beberapa langkah untuk melakukan percepatan belanja daerah.

Pertama, masing-masing daerah perlu mempercepat belanja atau pengeluaran untuk pemulihan ekonomi nasional, karena pertumbuhan ekonomi nasional adalah agregat dari pemulihan ekonomi daerah masing-masing. Kenyataan ini penting karena belanja daerah memiliki peranan vital mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di masa pandemi ini, sebagai urgensi untuk melakukan perbaikan aktivitas bisnis di daerah yang bisa menggerakan perekonomian.

Kedua, harus ada upaya dari pemerintah pusat untuk terus mengingatkan atau jika memungkinkan harus diberikan reward and funishment agar pemda lebih termotivasi dalam mempercepat realisasli belanja. Begitupun, pemerintah perlu tetap fokus dalam menjaga sinergi kebijakan ekonomi dan penangana kesehatan untuk mendukung pemulihan. PPKM Mikro dan Vaksinasi Covid-19 masih menjadi kunci percepatan kepercayaan masyarakat untuk bisa beraktivitas kembali dan mendorong konsumsi.

Ketiga, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sangat besar terutama untuk memaksimalkan potensi di daerah masing-masing. BPD memiliki peran strategi untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah dan momentum pandemi Covid-19 perlu dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi BPD. Dengan begitu bisa menjadi lebih kompetitif, kuat, dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Penempatan dana perbankan di BPD sangat strategis untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah. Pembangunan daerah juga bisa dibantu dengan memaksimalkan potensi di daerah masing-masing

Keempat, upaya berikutnya untuk mempercepat alokasi belanja daerah bisa juga dilakukan di sektor kesehatan. Hal ini sejalan dengan upaya penanganan Covid-19 yang hingga kini masih membutuhkan gelontoran dana terutama terkait upaya-upaya pencegahan penularan virus korona mulai dari tracing, testing, maupun program vaksinasi.

Melalui keempat langkah-langkah tersebut diatas, maka besar kemungkinan jika teraplikasikan dengan baik oleh pemerintahan daerah maka besar kemungkinan pemerintah daerah bisa mengejar ketertinggalan realisasi APBD dan semoga upaya-upaya tersebut selain bisa mempercepat belanja daerah juga bisa mengurangi penyebaran virus korona.

———- *** ————

Rate this article!
Tags: