Evaluasi Pembubaran BSNP

foto ilustrasi

Setelah melalui perjalanan waktu yang cukup lama, akhirnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pembubaran tersebut, tertuang jelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek yang diteken Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pada 23 Agustus 2021.

Posisi BSNP digantikan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawaban Mendikbudristek. Padahal sebelumnya saat masih BSNP, badan tersebut bersifat independen. Mengacu pada Pasal 234 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan. Namun, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021, ketentuan standar nasional pendidikan sepenuhnya langsung berada di bawah menteri. Sementara merujuk Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), badan tersebut harusnya bersifat mandiri guna untuk menghindari konflik kepentingan.

Keputusan itupun, kini sontak menjadi sorotan publik. Pasalnya, keputusan tersebut ternilai bertentangan dengan UU Sisdiknas. Terlebih di PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) tertera jelas tidak lagi mengatur badan standar nasional secara independen. Tepatnya, di Pasal 34 dikatakan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan dapat melibatkan pakar, yang selebihnya Kemdikbudristek akan menyesuaikan tugas dan fungsi BSNP menjadi Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan, (cnnindonesia.com, 31/8/2021).

Melalui adanya pelibatan pakar dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tersebut, justru memberikan pencerminan langkah upaya resentralisasi dan birokratisasi pendidikan nasional yang dapat berpotensi tidak taat dengan Pasal 35 Ayat 4 UU Sisdiknas. Mestinya PP tersebut mengatur secara lengkap soal badan standarisasi dan penegasan yang sifatnya independent. Itu artinya, kebijakan pembubaran BSNP ini harusnya dievaluasi. Sebab, jika terbiarkan akan berpotensi membuat blunder sendiri bagi pemerintah Indonesia, sekaligus menjadi titik awal kemunduran kualitas pendidikan di dalam negeri.

Ani Sri Rahayu
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Rate this article!
Evaluasi Pembubaran BSNP,5 / 5 ( 1votes )
Tags: