Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan paparan evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi secara virtual dari Gedung Negara Grahadi, Kamis (10/9).
Pemprov, Bhirawa
Jatim memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Hal tersebut terungkap dalam evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kepada setiap kepala daerah.
Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB sekaligus Ketua Tim Evaluator Agus Uji Hantar memgakui, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah meletakkan isue strategis yang berkembang dan diramu menjadi sebuah kebijakan solutif.
“Ibu Gubernur sangat menguasai isu yang berkembang di masyarakat dan memberikan solusi lewat kebijakan yang ada di Pemprov Jatim,” ungkapnya setelah mendengarkan paparan pada Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jatim secara Virtual di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (10/9).
Selain menguasai isue dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat, Agus juga memuji langkah Pemprov Jatim dalam mewujudkan kolaboratif goverment yang telah diimplementasikan ke semua unsur intansi dan lembaga bersama Pemprov Jatim.
“Saya berharap, pemikiran dari ibu gubernur bisa diimplementasikan oleh jajaran OPD. Ketika kita membahas isu strategis dan berbicara impact atau dampak dari adanya sistem atau program tidak bisa hanya diwujudkan oleh satu dua OPD saja, melainkan harus melibatkan kolaborasi dari OPD lain agar impact bisa terwujud dengan terukur dan optimal,” ungkapnya.
“Saya yakin predikat SAKIP A yang diperoleh Jatim sangat layak, semoga bisa dijadikan inspirasi oleh provinsi lain,” puji Agus seusai mendengarkan paparan Gubernur perempuan pertama di Jatim.
Gubernur Khofifah mengatakan, kolaborasi dan sinergi menjadi pasword kami untuk melangkah. Karena disadari dalam memajukan Jatim membutuhkan peran serta semua pihak untuk bisa memberikan kecepatan dan pemenuhan tuntutan secara dinamis. “Saya menggunakan istilah equilibrium dynamic atau mencari titik keseimbangan diantara dinamika yang berkembang untuk mewujudkan keseimbangan baru,” ungkapnya.
Ia mengatakan, implementasi SAKIP dan percepatan reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan terukur serta mempertangungjawabkan hasil atau manfaat kepada masyarakat atas penggunaan setiap anggaran. “SAKIP ini menjadi prioritas pembangunan utamanya dalam RPJMD, RKPD yang kemudian di breakdown di masing masing renstra OPD yang ada dengan membagi habis tugas yang ada,” jelasnya.
Kenaikan Capaian IKU
Sejak tahun 2014 – 2019 Pemprov Jatim berhasil memperoleh predikat SAKIP A yang salah satu indikator keberhasilannya ditentukan oleh kenaikan capaian di 11 Indikator Kinerja Utama (IKU).
Di sebelas IKU tersebut bisa dilihat adanya kenaikan atau capaian yang cukup menggembirakan. Dimulai dari pertumbuhan ekonomi, indeks theil, indeks gini, prosentase penduduk miskin, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, Presentasi Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Reformasi Birokrasi, indeks kesalehan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks resiko bencana.
“Allhamdulillah, pertumbuhan ekonomi kita diatas rata rata nasional, indeks gini dibawah rata rata nasional, prosentase penduduk miskin capaiannya terpenuhi bahkan justru melampaui dari target yang telah ditetapkan dari target RPJMD 10.84 – 10.42 dapat terealisasi 10.2 persen di tahun 2019,” urainya.
Khusus TPT, Khofifah akan berkoordinasi lebih detail dengan BPS bahwa penyumbang pengangguran terbuka (TPT) terbesar berasal dari SMK. Saat ini lulusan SMK tersebut banyak yang menerima layanan pekerjaan berbasis online dan tidak berada dalam sebuah perusahaan tertentu. Mereka bisa menerima order secara mandiri.
“Jadi mereka yang berada di sektor sambungan listrik, atau perbengkelan mereka lebih senang mendapatkan order secara mandiri atau individu. Ini yang sedang kami koordinasikan dengan BPS bahwa mereka ini sesungguhnya bukan menganggur melainkan sudah melakukan pekerjaan secara individual door to door. Saya yakin format kedepan akan semakin banyak online sistem seperti ini,” contohnya.
Khofifah juga menyadari bahwa IPM di Jatim harus terung didorong peningkatannya. Salah satu langkah yang akan di dorong adalah peningkatan kualitas pendidikan. Di Jatim terdapat 8 ribu lebih pondok pesantren. Sebagian diantaranya melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem salaf yakni tidak mengikuti pembelajaran dengan kurikulum secara klasikal seperti disekolah umum.
Kondisi tersebut antara lain Pemprov Jatim berkordinasi dan kirim surat ke Kemendikbud agar pendidikan di Ponpes Salaf bisa mengikuti Kejar Paket A,B atau C dengan waktu tertentu untuk mendapatkan ijazah sesuai levelnya. Itu yang menjadikan IPM kita berada diurutan yang belum signifikan.
“Allahmdulillah IPM di Jatim mengalami kenaikan. Tetapi kami harus terus tingkatkan. Kami terus mendisukusikan bersama BPS agar bisa merevisi terhadap indikator indikator capaian yang ada khusus bagi pesantren salaf,” tegasnya.
Ketua Tim Evaluator Agus Uji Hantara mengatakan, setiap tahun Pemerintah Daerah diminta untuk melaporkan perkembangan reformasi birokrasi di wilayahnya masing masing serta akuntabilitas kinerja. “Setiap tahun kami meminta untuk diukur setiap capaian kinerja sehingga dapat mengukur capaian RPJMN,” ungkapnya.
Hari ini kita mendengarkan progres di Jatim untuk memaparkan akuntabilitas di level setiap OPD. Tentang perkembangan akuntabilitas dan implementasi reformasi birokrasi. Kami ingin mendengar capaian apa saja yang sudah di hasilkan pada tahun 2020. [tam]
