Evaluasi Upaya Penurunan Kemiskinan

Pandemi Covid-19 mendorong bertambahnya masyarakat yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi lantaran pandemi menyebabkan banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa, sehingga pendapatan masyarakat pun tertekan. Secara spasial, hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin per September 2020 sebanyak 27,55 juta orang atau setara dengan 10,19% dari total penduduk. Bila dibandingkan dengan September 2019 yang sebanyak 9,22 juta orang, jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020 naik 2,76 juta orang atau naik 0,97% poin. Akibatnya, tren penurunan angka kemiskinan harus terhenti, (Republika, 15/2/2021).

Melihat realitas itupun, sejatinya pemerintah tidak tinggal diam. Peran pemerintah dalam menurukan angka kemiskinan tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai dasar hukum utama dalam bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia) Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2). Sekaligus, tersirat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dilanjutkan, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia RI Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Peraturan Pelaksana Pasal 37 UU tentang Fakir Miskin)

Merujuk dari landasan hukum upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan beserta kalkulasi dari BPS tersebut di atas, sejatinya upaya konkret pemerintah dalam mensinergikan antara kinerja dan regulasi dalam menekan angka kemiskinan selama pandemi Covid-19. Salah satunya, melalui perlindungan sosial yang diperkuat dari data Bank Dunia (World Bank) pada Juni 2020 yang membuat simulasi bila tidak ada bantuan dari pemerintah berupa perlindungan sosial, maka angka kemiskinan Indonesia bisa naik 10,7% hingga 11,6%, sedangkan perhitungan BPS menunjukkan peningaktan kemiskinan Indonesia di bawah 1% poin bila dibandingkan dengan masa pra Covid-19. Itu artinya, program perlindungan sosial yang dirancang oleh pemerintah selama pandemi Covid-19 sangatlah membantu, sehingga tren penurunan kemiskinan bisa ditekan.

Masyhud
Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Rate this article!
Tags: