FAM GMNI Temukan Dugaan Penyalahgunaan PKH untuk Kepentingan Pilgub Jatim

Surabaya, Bhirawa
Forum Alumni Muda Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FAM GMNI) mengecam maraknya kasus penyalahgunaan program pemerintah dalam Pilgub Jatim. Ketua FAM GMNI Jawa Timur, Rangga Bisma Aditya, menyebut penyalahgunaan program yang terjadi tersebut pada Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), seperti yang tersebar viral di media dilakukan oleh pasangan calon No. 1, Khofifah Indar Parawansa – Emil Dardak di Lamongan.
“Penyalahgunaan itu sudah tak bisa ditolerir lagi. Dari tinjauan kami dilapangan, gerakan tersebut sangat terstruktur, masif dan sistematis,” terangnya, Rabu (25/4).
Program keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. Program yang diterapkan sejak tahun 2007 tersebut bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Rangga menyatakan, bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan Program prioritas Presiden Joko Widodo dalam pengentasan kemiskinan. Program tersebut memiliki tujuan mulia yaitu, membantu warga masyarakat yang kurang mampu untuk hidup lebih sejahtera.
“Janganlah tujuan mulia yang tertuang dalam Nawacita ditunggangi oleh nafsu kekuatan politik elektoral semata,” tegasnya
Ketua FAM GMNI Jatim ini menginformasikan kepada masyarakat, bahwa Program PKH merupakan program pemerintah , dan tak ada sangkut pautnya dengan Pilgub Jatim.
“Kalau dipaksa memilih pasangan calon, jangan mau,” himbau Rangga
Rangga memahami, salah satu peserta Pilgub adalah mantan Menteri Sosial yang memiliki akses mengatur siapa pelaksana program PKH hingga ke tataran desa. Namun, ia menegaskan, bahwa kontestan pilgub jatim tersebut sudah tak menjabat menteri lagi.
“Jadi jangan lagi mengatur program pemerintah, biarkan progra pemerintah jalan tanpa ada unsur politisasi, meskipun terkesan di permukaan, bahwa kecurangan tersebut dilakukan oleh para oknum,” terangnya
FAM GMNI menyatakan siap melakukan penyisiran sampai ke desa-desa, agar PKH tidak disalahgunakan untuk kepentingan pilgub jatim.
Rangga menghimbau kepada masyarakat agar tak takut melaporkan jika menemukan pembagian Program PKH dipolitisir untuk kepentingan pilgub.
“Rekam saja, foto dengan handphone. Sekali lagi jangan takut,” serunya
FAM GMNI siap mengawal dan mendampingi hingga laporan tersebut ditindak oleh Panwaslu kota/Kabupaten.(geh)