Penandatanganan Nota kesepakatan bersama LPJ tahun anggaran 2015 oleh Bupati dan para pimpinan DPRD Tuban. (khoirul huda/bhirawa)
Tuban, Bhirawa
Fraksi Partai Demokrat (FPD) Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kabapaten Tuban ‘boikot’ sidang paripurna dengan agendakan Kesimpulan Badan Anggaran (Banggar) dan persetujuan bersama terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 dengan kesemua anggota kompat tak datang dalam sidang, kemarin.
Nampak kursi anggota Fraksi Partai berlambang bintang mersi ini kosong sejak awal dimulainya sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD HM. Miyadi,S.Ag, MM hingga paripurna usai.
Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussein,M.Si usai sidang mengatakan, tidak mengetahui pasti penyebab FPD tidak hadir dalam sindag tersebut, padahal kata Wabup, dalam pembhasan sebelumnya tidak ada masalah soal laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pemerintah.
“Tadi ada satu fraksi yang tidak hadir dan menyampakan pendapatnya,” kata Wabup (22/6).
Meski tanpa FPD lanjut wabup, paripurna tetap dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama karena enam fraksi lainya yakni, Fraksi PBK, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar Keadilan sejahtera (Gabungan Golkar PKS), Fraksi Nasdem Nurani Rakyat (Gabungan Nasdem dan Hanura), Fraksi Partai Gerindar, dan Fraksi Amanat Pembangunan (Gabungan PAN dan PPP) memberikan kesepakatan.
“Meski begitu penandatanganan tetap dilakukan karena enam fraksi lainya telah menyutujui, ini adalah bagian dari demokrasi dan kami tetap menghormati fraksi Demokrat yang tidak hadir dalam pembahasan ini,” jelas Wakil Bupati Tuban.
Lebih lanjut, enam fraksi menyetujui laporan Pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan Anggaran Pedaatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015, meski sejumlah fraksi memberikan beberapa rekmendasi soal pelaksanaan angaran, diantaranya disampaikan Fraksi Amanat Pembangunan terkait pembangunan indek masnusia, peningkatan kualitas pendidikan agama dan peningkatan pelayanan kesehatan di Tuban.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyampaikan agar pemerintah mencermati kinerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyerapan anggaran agar dimaksimalkan dalam setap kegiatan, sehngga tidak ada sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) terlalu besar.
“Semua usulan akan kami akomodir dan dijadikan dasar pertimbangan dalam menentuan kebijakan,” imbuh Wakil Bupati.
Sementara itu, ketua FPD DPRD Tuban, Aris Setiawan berulang dikonfirmasi bhirawa melalui phonselnya tidak pernah diterima meski terdengar dana sambung. sedangkan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tuban, Ir. H Mohammad Anwar mengaku tidak mengetahui.
“Saya tidak tau, itu urusan fraksi,” kata Ketua DPC PD Kabupaten Tuban saat dikonfirmasi melalui phonselnya (23/6). (hud)
