FPDIP Meyakini Penyerapan APBD 2017 Capai 90%

DPRD Jatim, Bhirawa
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Sri Untari meyakini penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2017 bisa di atas 90%. Meski pun, per 8 Desember 2017 penyerapan APBD Jatim 2017 baru 81,45%.
Untari meyakini minimnya serapan APBD tersebut bukan berarti banyaknya proyek Pemprov Jatim yang tidak berjalan. Tetapi, karena adanya proyek-proyek yang belum selesai, sehingga pembayarannya belum dibayarkan. Atau, bisa jadi proyeknya sudah dibayar, hanya saja laporannya belum selesai dan belum tercatat.
“Nanti setelah 15 Desember baru ketahuan semuanya. Itu nanti banyak yang bisa dikeluarkan di akhir tahun. Saya masih menduga kita nanti (serapan APBD, red) bisa di atas 90 persen,” katanya dikonfirmasi, Kamis (14/12).
Anggota Komisi C DPRD Jatim itu menerangkan, banyak proyek di Jatim yang dalam satu tahun itu terdiri dari tiga termin. Sehingga, kemungkinan laporannya baru dua termin yang masih jalan, di mana laporan satu termin lainnya baru dilakukan di detik-detik pergantian tahun.
Maka dari itu, Untari meyakini, tidak ada proyek yang tidak berjalan pada APBD 2017 di Jatim. Apalagi, DPRD pun diakuinya rajin menjalin komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jatim terkait keberlangsungan proyek.
“Kita mencoba untuk bicara dengan OPD yang ada, termasuk dengan keuangan. Mereka menyampaikan bahwa memang ada yang belum realisasi anggarannya karena itu tadi, masalah mekanisme saja atau SPJ-SPJ-nya saja. Tapi proyeknya semua berjalan,” ujarnya.
Dia pun kemudian mengingatkan langkah strategis yang bisa dijalankan Pemprov Jatim untuk mengontrol penyerapan APBD 2017 sesuai harapan. Di antaranya adalah memaksimalkan evaluasi tiga bulanan.
“Jadi ketika ada OPD melaksanakan program nilainya sekitar berapa ratus miliar misalkan, maka pada triwulan pertama sudah berapa. Kalau ternyata pada triwulan pertama terlihat, lho kok baru 5 persen, berarti gak kerja,” tegasnya.
Pihaknya menjanjikan, DPRD Jatim selaku pengawas akan meminta seluruh anggota DPRD di masing-masing komisi untuk juga memaksimalkan pengawasannya terhadap bagaimana realisasi anggaran di dalam pedoman APBD yang sudah dibuat. Sehingga, setiap proyek di Jatim bisa berjalan sesuai rencana. [cty]