FPI dan Front Pancasila Bakar Bendera PKI

(Tolak Rekonsisliasi Nasional}
Surabaya, Bhirawa
Menolak upaya rekonsisliasi nasional dan permintaan maaf negara pada PKI, puluhan massa Front Pembela Islam (FPI) Jatim dan Front Pancasila Jatim melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis (28/4) kemarin. Mereka membakar bendera berwarna merah bergambar palu arit yang identik dengan lambang bendera Partai Komunis Indonesia (PKI).
Massa yang tadinya berjumlah puluhan, bertambah menjadi ratusan massa. Sebab, massa dari Front Pembela Islam (FPI) baru saja datang dengan mengendarai tiga truk dan beberapa minibus. Ratusan massa ini langsung merapatkan barisan hingga memakan separuh jalan Gubernur Suryo depan Gedung Negara Grahadi.
Massa selanjutnya berangkat ke Jalan Indrapura untuk melanjutkan demonstrasi di depan Gedung DPRD Jatim. Tuntutan aksi masih sama menolak segala bentuk upaya kebangkitan PKI.
Koordinaator lapangan Arukat Jaswadi Aksi mengatakan, aksi ini mendesak Pemerintah agar menolak segala bentuk rekonsiliasi oleh eks PKI. Karena UU No 27 tahun 2004 tentang rekonsiliasi udah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Sehingga tidak ada dasar pemerintah rekonsiliasi eks PKI,” katanya.
Arukat menerangkan, jika para eks PKI direhabilitasi, maka mereka akan bangkit lagi menggunakan hak politik dan hak organisasi. “Biarkan rekonsiliasi terjadi secara natural, orang perorang, bukan secara organisasi,” ujarnya.
Menurunya, saat ini para eks PKI merengek meminta bantuan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi. “Itu hanya bentuk strategi mereka untuk membangkitkan kembali PKI,” jelasnya.
Massa yang didominasi ormas Islam ini melakukan orasi secara bergantian dengan tuntutan menolak bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka juga menolak rekonsiliasi korban 1965 secara formal.
Aksi tersebut merupakan aksi dukungan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak membuka celah bangkitnya PKI di Indonesia. “PKI mengancam NKRI dan Pancasila,” kata Ketua FPI Jatim, Habib Haidar Al Hamid dalam orasinya.
Ia juga meminta presiden Jokowi lebih melek sejarah tentang gerakan PKI di Indonesia. Menurutnya, PKI jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM berat sepanjang 1948 – 1965 dengan membunuh para jendral, ulama, dan santri.
“Pemerintah harus berterima kasih kepada para ulama yang membantu TNI memberantas PKI demi tegaknya NKRI,” ucapnya.
Selain melakukan aksi di depan gedung Negera Grahadi, mereka juga bergerak di gedung DPRD Jatim dan kantor biro salah satu televisi swasta di Surabaya, yang dituding menyiarkan tayangan yang dinilai menyebarkan pemahaman salah tentang gerakan PKI. (geh)