Fraksi Demokrat Belum Setujui PTM

DPRD Jatim, Bhirawa
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, Sri Subiati meminta Pemprov Jatim melakukan pemetaan zona sesuai status Covid-19 sebelum memberlakukan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM).

Hal ini disikapi Anggota Komisi E menanggapi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadim Makarim yang membolehkan sekolah kembali melakukan pembelajaran secara tatap muka mulai awal 2021.

Menurut politisi wanita asli Pacitan ini, informasi dari Dinas Kesehatan Jatim menyebutkan kondisi Covid Jatim yang mengalami kenaikan dari zona kuning dan oranye yang beberapa diantaranya jadi zona merah, perlu menjadi pertimbangan sebelum memutuskan mengizinkan kegiatan belajar tatap muka.

“Dinas kesehatan menyebutkan jumlah positif di Jatim naik lagi. Kemarin memang sempat melandai, sekarang naik lagi. Saya selaku ketua fraksi belum setuju. Potensinya masih tinggi apalagi vaksin yang selama ini dikabarkan masih belum ada kepastian,” ungkap Sri Subianti.

Pihaknya juga mengingatkan kalaupun sudah ada vaksin yang dikabarkan di bulan Desember 2020, tidak langsung diberikan untuk semua orang. Namun mendahulukan para pekerja dengan risiko tinggi Covid-19.

“Kalau pun sudah ada (vaksin) tapi pemberiannya kan belum bisa langsung ke seluruh masyarakat. Tapi yang didahulukan adalah mereka yang beresiko tinggi seperti tenaga kesehatan, TNI, Polri, Satgas Covid dan yang lainnya yang memang diprioritaskan,” katanya.
.
Karena itu politisi berparas cantik ini, meminta baik Pemprov maupun Pemkab atau Pemkot melakukan sinergi antara dinas pendidikan dengan dinas kesehatan untuk memetakan wilayah apa status zonanya.

“Saya minta pemda meminta rekomendasi dari Dinkes setempat sebelum memutuskan melakukan pembelajaran tatap muka. Maka Dinas Pendidikan harus bersinergi dengan dinas kesehatan setempat.

Kalau memang dinas kesehatan setempat oke, ya monggo. Tapi kalau zonanya mnegkhawatirkan sebaiknya jangan dulu,” paparnya. [geh]

Rate this article!
Tags: