Fraksi DPRD Jatim Kritisi LKPJ Pemprov Jatim

DPRD Jatim, Bhirawa
Menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur, Fraksi di DPRD Jatim memberikan beberapa masukan. Diantaranya mengenai kritikan terhadap kinerja jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) serta beberapa urusan masalah dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan.
Juru bicara Fraksi PPP Rofik dalam pandangan umum fraksi menyampaikan, pengelolaan yang bersumber pada 12 BUMD milik Pemprov Jatim dengan total penyertaan modal atau investasi, yakni Rp 2,3 triliun masih dianggap belum menghasilkan PAD yang dignifikan. “Mohon saudara selaku owner untuk terus memperbaiki menejemen dan kinerja BUMD,” ujar Rofik, Kamis (20/4).
Selain itu, Rofik juga mengkritisi kinerja jajaran eksekutif. Dia menilai bahwa kinerjanya terlalu under estimate, khususnya pada aspek pendapat asli daerah (PAD). Maka, pihaknya memberikan beberapa pendapat untuk bisa dijadikan masukan dalam menggenjot PAD. Diantaranya, diperlukan pengukuran secara objektif atas potensi PAD melalui kerjasama penelitian dengan pihak lain. Selanjutnya, adanya perbaharuan sistem soal pungutan serta perlu adanya studi tarif bagi setiap jenis retribusi.
Kemudian, masih menurutnya, perlu ada perencanaan penerimaan PAD. Salah satunya dengan mempermudah wajib pajak yang dibebankan kepada masyarakat. “Sebagaimana efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas program yang sudah direalisasikan terhadap urusan tersebut yang tambahan anggaran cukup signifikan. Kemudan untuk kesehatan yang seharusnya fengan penambahan anggaran Rp 3,4 triliun sudah dapat mandiri pembangunannya,” jelasnya.
Untuk keseluruhan belanja daerah tahun 2016, dibanding dengan realisasi pendapatan terjadi surplus Rp 1,17 triliun lebih. Ini menunjukkan perencanaan belanja yang kurang optimal dan maksimal. Sehingga menyebabkan surplus cukup tinggi. “kelebihan ini apakah dikarenakan efisiensi dalam hal pengetatan pengeluaran anggaran atau karena realisasi penerimaan yang tidak terduga. Dalam realisasi pembiayaan daerah sisa lebih anggaranvtahun sebelumnya (SILPA) tidak menutup kemungkinan cukup besar. Mengingat masih rendahnya realisasi belanja 2016,” bebernya.
Sementara, juru bicara Fraksi PAN Salahudin mengungkapkan, setelah mempelajari LKPJ gubernur, ada beberapa poin yang dikoreksi. Seperti, tentang analisabdan pembanding indikator kinerja utama (IKU), seluruh capaian kinerja makro sosial oleh pihaknya tidak dibandingkan dengan target 8 IKU yang ditetapkan. Melainkan dibandingkan dengan capaian kerja tahun sebelumnya. Dengan begitu dapat diukur dan hasilnya lebih mudah untuk dianalisis.
“Selanjutnya tentang fokus percepatan infrastruktur, apakah sudah sesuai dengan percepatan pembangunan 2016. Dalam nota penjelasan LKPJ hal ini belum tampak capaian yang signifikan,” kata Salahudin.
Selanjutnya mengenai indikator penambahan pertumbuhan ekonomi, Salahudin melanjutkan, berdasarkan PDRB ADHK pertumbuhan ekonomi di Jatim cukup menggembirakan. Namun, sayang hal tersebut tidak diikuti oleh minat investasi di Jatim. Gubernur memaparkan bahwa prosentase peningkatan nilai ijin prinsip PMA dan PMDN hanya mencapai 2,71 persen pada 2015. Jumlah itu kalah dengan tahunbsebelumnya yang mencapai 8,23 persen.
“Gubernur juga menilai bahwa nilai indeks gini dari pemerataan pendapatan versi bank dunia. Dimana ini menjadi ukuran ketimpangan pendapatan, tidak ada perubahan antara 2014 dengan 2015. Untuk kesejahteraan petani melalui konsep agropolitan, kami fraksi PAN meminta penjelasan tentang konsep ini,” urainya.
Lain halnya yang diutarakan juru bicara Fraksi PKB Fatchullah. Dirinya mengatakan, mengenai presentase jumlahbpenduduk miskin di Jatim, meski sempat turun pada 2014, yakni mencapai 0,45 persen dibanding 2013. Namun pada tahun berikutnya mengalami stagnan. “Meski begitu, kita harus apresiasi pada 2016 kembali bisa ditekan. Walaupun angkanya tidak cukup signifikan,” kata Fatchullah.
Begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka, masih menurut Fatchullah, angkanya pada tahun 2014 cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Beruntung pada 2016 turun 4,21 persen. “Mengenai menurunya kualitas air, gubernur menjelaskan bahwa ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah industri dan air limbah domestik. Ini berarti belum sepenuhnya mempersiapkan infrastrujtur limbah yang baik,” bebernya.
Sementara juru bicara Fraksi PDIP Gunawan menambahkan, kinerjabpertumbuhan ekonomi di jatim pada 2016 mengalami penurunan dibanding sebelumnya. Jika tahun lalu 5,44 persen, maka pada 2015 lebih baik yakni 5,55 persen. “Kami juga memintabpenjelasan mengenai strategi untuk menahan laju inflasi, yakni melalui penguatan peran BUMD kabupaten/kota dan provinsi sebagai lembaga buffer daerah,” kata Gunawan.
Untuk kinerja SKPD, pihaknya memberikan sorotan kepada beberapa dinas. Diantaranya, dinas pertanian, dimana harga gabah masih rendah. Kemudian dinas kelautan dan perikanan, Fraksi PDIP menanyakan bagaimana sub sektor perikanan terhadap PDRB Jatim pada 2016. Untuk dinas pendidikan, fraksi PDIP mempertanyakan soal presentase anggaran sesuai dengan 20 persen terhadap APBD. Sesuai dengan amanat Undang-undang dasar 1945. “Di dinas pekerjaan umum, bagaimana peran pemerintah terhadap masih banyaknya jalan yang rusak. [cty]