Rapat paripurna di ruangan Graha Paripurna DPRD Sumenep.
Mayoritas fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep mendorong upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan. Dari tujuh Fraksi, sedikitnya lima fraksi mendorong terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Keris ini.
Hal itu disampaikan fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Sumenep dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, Jumat (10/6).
Dalam rapat tersebut, rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Mukhlis dan hadir juga Bupati Sumenep Achmad Fauzi.
Lima dari tujuh fraksi yang mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan itu yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindera). Sedangkan dua fraksi lainnya, yakni PDI Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera (NHS) tanpa catatan.
Melalui juru bicaranya, Syaiful Bari dari Fraksi PPP menyampaikan fakta dilapangan, kualitas pelayanan pemerintah daerah dibidang kesehatan masih terbilang buruk dan tidak sedikit masyarakat yang memberikan rapor merah terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu bukti, oknum petugas medis yang terkesan tebang pilih antara pasien yang menggunakan fasilitas kesehatan gratis seperti KIS, Jamkesda dan SPM dengan pasien yang menggunakan fasilitas umum.
“Ini kami temukan disejumlah pelayanan kesehatan di Sumenep. Ini perlu ditingkatkan, jangan sampai terus-menerus terjadi seperti ini,” kata Syaiful Bahri.
Melalui juru bicaranya, Abu Hasan, Fraksi PKB juga menyoroti pelayanan kesehatan. Namun, lebih pada ketersediaan infrastruktur dan ketersediaan tenaga medis di sejumlah tempat pelayanan kesehatan.
“Ketersediaan puskesmas pembantu (Pustu), pondok bersalin desa (Polindes) dan pondok kesehatan desa (Ponkesdes) atau pos kesehatan desa yang memadai serta ketersedian dokter, bidan, perawat yang mempuni sesuai harapan masyarakat, sangat perlu diprogramkan secara merata,” papar Abu Hasan.
Pentingnya Pustu, lanjutnya, untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga mengurangi terkonsentrasinya pasien ke rumah sakit yang sering over load dan alat medis yang kurang memadai sehingga mengakibatkan terlambatnya pelayanan terhadap pasien.
“Pustu yang ada malah dibiarkan rusak, padahal itu sangat membantu masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan,” ucapnya.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat (FPD) lebih mendorong pada pembenahan pelayanan kesehatan di kepulauan, bahwa di bidang layanan kesehatan masyarakat, masih mengalami persoalan yang cukup serius, terutama di wilayah kepulauan.
Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di kepulauan masih sangat memperihatinkan. Pembangunan puskesmas bukanlah satu-satunya jawaban bahwa problem kesehatan di kepulauan sudah selesai tertangani dengan baik.
Kurangnya sarana penunjang medis serta tenaga medis menjadi salah satu faktor belum maksimalnya penanganan medis di kepulauan. “Itu harus mendapat perhatian lebih dan menjadi prioritas perbaikan oleh pemerintah daerah,” kata juru bicara partai Demokrat.
Senada dengan partai di atas, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan catatannya, bahwa sarana dan prasarana yang ada, bisa di bilang kurang layak untuk memberikan pelayanan kesehatan.
Banyak gedung kesehatan yang sudah tidak layak. Kondisi itu harus menjadi pekerjaan rumah besar oleh pemerintah Kabupaten Sumenep demi tercapainya masyarakat yang sehat dan tangguh terhadap penyakit.
Sementara, Fraksi Gerindera berharap, agar kualitas pelayanan kepada masyarakat yang selama ini menjadi masalah utama, untuk segera diselesaikan. Sehingga nantinya tolak ukur peningkatan kesehatan masyarakat sudah seharusnya diimbangi dengan sarana, prasarana dan SDM pelayan kesehatan yang bagus.
Sementara, Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera (NHS) dan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) hampir tanpa catatan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Zainal Arifin menyampaikan, bahwa sudah ada peningkatan dibeberapa sektor, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, infrastruktur, ekonomi dan juga lainnya.
“Bahkan sudah mendapat beberapa apresiasi yang berupa penghargaan. Penghargaan itu merupakan salah satu bentuk adanya peningkatan pelayanan bagi masyarakat,” terang Zainal Arifin saat menyampaikan pandangan umum fraksi di hadapan pimpinan DPRD dan Bupati Sumenep. [sul.dre]
