Ketua Fraksi PG Jatim, Sahat Tua Simandjutak
DPRD Jatim, Bhirawa
Fraksi Golkar Jatim memberikan apresiasai terhadap kinerja Gubernur Jatim, Soekarwo selama menjabat sebagai Gubernur jatim. Hal ini dibuktikan dengan hasil audit BPK yang ujung-ujungnya selalu mendapatakn Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Disamping itu, dalam kurun waktu 2017, tidak kurang sekitar 25 penghargaan yang dianugerahkan kepada Soekarwo atas keberhasilan menata pembangunan di Jatim.
Ketua Fraksi PG Jatim, Sahat Tua Simandjutak menegaskan pihaknya memberikan apresiasai yang sangat besar dan sangat puas terhadap kinerja Gubernur Jatim, sebelum dibentuk pansus LKPJ Gubernur akhir tahun 2017. Dimana dalam pansus nanti akan ada penyempurnaan untuk pedalaman. Dimana keberhasilan gubernur dalam menata Jatim merupakan prestasi tersendiri yang harus diapresiasi penuh.
‘’Dan yang terpenting juga untuk IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dimana pansus RPJMD telah menetaspkan angka 69,50 sampai 69, 75, ternyata disana gubernur mampu melewati dari yang ditargetkan yaitu 70,5. Disinilah Fraksi Golkar memberikan apresiasi penuh,’’tegas sahat kepada wartawan di ruang Fraksi Golkar, Senin (2/4).
Karena itu kedapannya gubernur Jatim mendatang harus bisa melebihi kepiawaian Pakde Karwo. ‘’Tapi saya percaya khan Pakde ke Bu Khofifah. Dan tentunya Pakde sudah mengetahui kekuatan terhadap kinerja Bu Khofifah. Tentunya dapat meneruskan kinerja yang sudah digagas pakde Karwo,’’papar pria yang juga sekretaris DPD Partai golkar jatim ini kepada wartawan.
Termasuk soal indeks kesalihan sosial, ditegaskan Sahat merupakan indikator baru dalam RPJMD 2014-2019. Dimana filosofinya adalah sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan/shaleh atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yanh diukur dengan solidaritas sosial, toleransi, mutuslis, adil dan stabilitas.
“Yang pasti dalam kepemimpinan Pakde Karwo indeks kesalehan sosial Jatim di tahun 2017 melebihk target yang ditetapkan sebesar 60. Adapun pencapaiannya sebesar 62,34,”tegasnya.
Seperti diketahui, DPRD Jatim membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Dan Wakil Gubernur Jatim tahun Anggaran 2017. Dalam pansus LKPj ini langsung dipimpin Mahdi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jatim. Pansus bertugas mengevaluasi dan memberikan masukan terkait kinerja eksekutif di tahun 2017.
Ketua Pansus LKPj 2017, Mahdi ditemui usai paripurna di DPRD Jatim, Senin (2/4) mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya mengumpulkan data dari seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim. “Sampai saat ini, kami (pansus, red) masih mengumpulkan data maupun informasi terkait pelaksanaan OPD,”ujarnya.
Mahdi menyampaikan, dari data yang didapat melalui OPD nanti akan diramu untuk dilakukan evaluasi terkait LKPJ gubernur periode 2017. “Pendalaman terhadap kinerja OPD dengan mengevaluasi lembaga dinas tersebut per tahunnya, sampai jabatan gubernur berakhir,” ujarnya.
Sementara itu Gubernur Jatim, Soekarwo mengaku ada dua indikator harus mendapatkan perhatian seriua. Pertama terkait Sumbar daya manusia (SDM) dan kedua soal infrastruktur. Dimana Sumber daya alam yang dimiliki di Jatim misalnya dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakatnya tentunya dengan syarat SDM yang dimiliki harus kapabel dan memiliki kemampuan.
Begitupula dengan infrastruktur. Dimana infrastruktur merupakan satu-satunya modal untuk peningkatan ekonomi di masyarakat dan menjadi moda pengungkit karena harga barang akan murah jika infrastruktur yang ada dapat mengakses dengan keberadaan industry. [cty]
