Fraksi Memberikan Kritik, Saran dan Masukan

Suasana sidang paripurna DPRD Kab.Madiun, Jumat (1/7) mendengarkan, Bupati Madiun Muhtarom,S.Sos menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD membahas Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab. Madiun TA 2015. [sudarno/bhirawa]

Kab. Madiun, Bhirawa
Dalam rapat paripurna DPRD Kab.Madiun, Jumat (1/7) yang dipimpin Ketua DPRD   Drs. Djoko Setiono  di gedung DPRD setempat, Bupati Madiun Muhtarom,S.Sos  menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD membahas Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Madiun TA 2015.
Menanggapi pertanyaan saran dan himbauan atas pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD, Bupati Madiun menjelaskan, dari  Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) mengenai :    Tanggapan dan saran laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi  Jawa Timur Tahun 2015 dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian. Terima kasih, akan kami pertahankan.  Penjelasan kenaikan Pendapatan Asli Daerah Sedang saran dan Pertimbangan  dari FKB, ditindaklanjuti akan di tingkatkan pelayanan pada masyarakat.
Belanja, Realisasi belanja Rp1,423 triliun lebih  atau terserap 84,98 persen dari platfond, hal ini sesuai  dengan kebutuhan. Adapun yang mempengaruhi penyerapan belanja Tahun 2015 adalah: Penyerapan Belanja Gaji Pegawai, sesuai dengan kebutuhan gaji sebesar 89,68 persen. Terdiri dari penyerapan belanja Gaji Tunjangan TPP Guru dan Jaminan Kesehatan. Belanja Modal terserap sebesar 77,97 persen di sebabkan ada beberapa kegiatan yang tertunda seperti DID Dinas Pendidikan, Cukai, Belanja Hibah/Bansos berupa barang yang diserahkan kepada Masyarakat karena adanya regulasi baru  dan Pusat Pemerintahan yang belum selesai Tahun 2015. Sisa Kas pada BLUD sekitar Rp7 miliar sesuai dengan kebutuhan RSD Caruban, dan sisa JKN (Puskesmas sebesar Rp 5 miliar.
“Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera, F PDI Perjuangan dan Frakasi Gerindra,”kata bupati Muhtarom menjelaskan.
Menanggapi Pertanyaan Parai PDI Perjuangan terkait :  Penyelesaian Piutang.Upaya yang akan ditempuh terkaiu piutang pajak dan retribusi daerah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni  Klarifikasi/verifikasi piutang, guna mengelompokkan piutang berdasarkan klasifikasi piutang lancar, kurang lancar dan tidak dapat ditagih. Membrikan surat teguran I, II, dan III sesuai kategori lancar dan kurang lancar.  Menerbitkan surat tagihan Pajak Daerah. Sedangkan untuk piutang lainnya yang sebagian besar merupakan piutang bagi hasil pajak dan bukan pajak, baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi segera dikoordinasikan.
Kegiatan Penginkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang Belum Terselesaikan adalah merupakan kegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Umbul yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur Rp13,039 miliar lebih. Pada Tahun 2015 direalisasikan Rp6,258 miliar lebih berupa pembebasan lahan, biaya administrasi dan DED. Sehingga didapat sisa Rp6,780 miliar lebih yang akan direalisasikan pada Tahun 2016. Tindak Lanjut Rekomndasi DPRD terkait LKPJ Tahun 2015, Bupati Madiun menyampaikan terimakasih atas saran dan himbauan Anggota DPRD Fraksi PDI P dan ditindaklanjuti.
Fraksi Partai Gerindra mengenai : Pendapatan – LRA Realisasi pendapatan daerah Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : Komponen Pendapatan daerah meliputi : PAD, Dana Perimbangan, dan Lain lain  Pendapatan Yanga Sah.PAD realisasi tercapai 106,74 persen. Dana Perimbangan, tercapai  98,30 %. Lain-lain Pendapatan yang sah tercapai 101,56 persen.
Sedangkan untuk Dana Perimbangan dari terget Rp1,035 miliar lebih realisasinya hanya tercapai 98,30 persen atau Rp1,017 miliar lebih. Sedang untuk target PAD tahun 2014, sebesar Rp110,103 miliar lebih dan tercapai  Rp121,390 miliar lebih atau 110,25 persen. Sedang tahun 2015 dari target yang ditetapkan Rp 140,184 miliar dan tercapai  Rp149,628 miliar lebih kalau dilihat dari realisasi PAD tahun 2015 di bandingkan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp28,.237 miliar lebih atau 23,26 persen. (dar)