Fraksi PKB Berikan Bantuan Korban Longsor di Bantaran Sungai Kampung Teplek

Rombongan pengurus dan anggota DPC PKB Bondowoso beserta anggota fraksi PKB DPRD berikan sembako pada warga Kampung Templek Kelurahan Dabasah yang terdampak longsor. [Ihsan Kholil/Bhirawa]

Bondowoso, Bhirawa
Rombongan pengurus dan anggota DPC PKB Bondowoso beserta anggota fraksi PKB DPRD merasa terpanggil untuk melihat kondisi korban terdampak longsor yang terjadi di bantaran sungai Kampung Teplek, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Mereka datang ke lokasi tersebut sambil melakukan Bakti Sosial (Baksos) dengan memberikan bantuan berupa sembako kepada korban terdampak.

Berikut juga mereka ingin mengetahui langsung status bangunan yang berada di RT29 kelurahan Dabasah Bondowoso itu. Yang mana bangunan tersebut disebut sebagai bangunan liar oleh Pemkab Bondowoso yang disampaikan melalui Plt Kepala BPBD Bondowoso waktu lalu.

Setelah bertemu warga terdampak longsor melakukan konfirmasi dan mengecek pada warga terkait status bangunan, ternyata Fraksi PKB menemukan bahwa warga tersebut mempunya sertifikat induk, ada akta jual beli tanah, ada surat pembayaran pajak berupa SPPT.

“Setelah kami cek, ada sertifikat induk, akta jual beli, ada SPPT. Tentu itu bukti sah kepemilikan tanah. Jadi tanah ini hak milik satu orang yang mungkin belum dipecah sertifikatnya. Mungkin oleh ahli warisnya sudah di jual,” kata Sutriono, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Bondowoso saat dikonfirmasi, Sabtu (9/1)

Setelah mengetahui hal itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mengambil tindakan konkrit.

Sutriyono mengatakan, sebetulnya kewajiban pemerintah buka soal bangunan liar tidaknya soal bencana ini. Namun, bagaimana kewajiban pemerintah untuk tetap memperhatikan kondisi dan keselamatan warganya yang harus diutamakan.

“Kemanusiaan itu di atas segalanya. Kami juga memahami ada prosedur dan mekanisme di pemda, tapi kami juga melihat secara langsung, ternyata ada berkas hak kepemilikan atas tanah ini, jadi tidak ada persoalan ini liar atau tidak liar, pemerintah wajib segera mengambil tindakan,” ujarnya.

Dia menuturkan, adanya sertifikat, akta jual beli, dan SPPT, tentu dengan berkas-berkas itu sebagai bukti bahwa bangunan tersebut bukan banguna liar, sehingga pemerintah berkewajiban untuk segera diurusnya.

Menurutnya, mungkin kepala BPBD kemarin belum mendapat laporan dari Kepala Kelurahan Dabasah. Sebab Lurah Dabasah pun juga baru tau, jika pemilik rumah ini memiliki sertifikat dan akta jual beli tanah.

Dia meminta secepatnya, agar berkas-berkas bukti kepemilikan tanah ini difoto kopi, kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah agar supaya segera mengambil tindakan.

“Kita sudah lihat sendiri, itu ada sertifikat , akta jual beli, ada SPPT. Untuk dengan berkas ini kami minta untuk segera diurus, pemerintah daerah untuk membantu cepat tanggap terhadap bencana longsor yang ini sudah dua kali,” jelasnya.

Katanya, sebenarnya surat permohonan penetapan sebagai status bencana dari kecamatan kepada bupati sudah masuk pada tanggal (5/1/2021), mungkin karena ada status liar tidak liar itu, tidak diurus.

Sementara terkait banguanan liar menurut Sutriyono, yang dimaksud itu tanah milik pemerintah atau negara yang di atasnya berdiri bangunan tanpa izin.

“Begitu kira-kira, namun ternyata ini kan tidak, meskipun seandainya ini bangunan liar atau tidak, ini kan ada saudara kita tertimpa musibah, apakah tidak akan diperhatikan oleh pemerintah, mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pengayoman dari pemerintah yang dijamin oleh undang- undang,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, Fraksi PKB akan segera melakukan koordinasi dengan komisi terkait untuk segera meminta penjelasan kepada BPBD dan akan meminta penanganan cepat dan tanggap terkait bencana longsor itu.

Dia pun meminta Pemerintah Daerah (pemda) mengurus secara cepat dan tanggap untuk bencana longsor ini yang sudah 2 kali terjadi. Tiga tahun terakhir sudah 2 kali terjadi, baik di tahun 2018 dan 2021 ini.

“Kami memohon kepada eksekutif untuk turun ke lapangan melihat kondisinya, dan potensi bahaya bagi warga jika ini ditinggal tidak segera ditanggulangi,”harapnya.

Sementara itu, salah seorang warga yang dapurnya terbawa longsor, Supiya (50) menunjukkan akta jual beli tanah dengan nomor 112/Bo/DBS/1993 yang ia simpan puluhan tahun.

Adapun pemohon dalam surat tertanggal 14 Mei 1993 tersebut adalah Karman Dianto, yang tak lain adalah suami Supiya. Tanah yang ditempatinya dibeli dari Satura.

Akta otentik tersebut ditandatangani pihak pertama Satura, pihak kedua (pembeli) Karman Dianto, saksi I Lurah Dabasah Agung Trihandono, saksi II Sekretaris Lurah Badjuri dan Camat Bondowoso, sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Doctorandus Huzaini Efendi.

“Jadi yang beli itu ke embah Satura. Waktu anak saya kecil yang sekarang sudah umur 25 tahun. Masih akta jual beli. Yang tanda tangan bapaknya, Karman Dianto,” kata Supiya saat dikonfirmasi.

Menurutnya, rumah-rumah di Kampung Teplek khususnya RT 29 satu sertifikat, yang ada hanya akta jual beli. Jadi hanya satu nama. “Jadi yang menjual itu ahli warisnya, anaknya. Dulu saya beli Rp 1,5 juta,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Juhariya (26) putri dari Supiya ini berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso agar ada tindak lanjut terhadap bencana longsor yang menimpa dapurnya itu.

“Kami harus meminta kemana lagi. Kalau bangunan ini dibilang liar, setiap tahunnya kami bayar pajak dan kami punya bukti-buktinya. Harapan kami paling tidak diperbaiki lah. Kalau tidak, pergilah berkunjung melihat keadaan kami,” harapnya. [san]

Tags: