Fraksi PKB Dukung New Normal

DPRD Jatim, Bhirawa
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jatim Khosanah Hidayati mendukung kebijakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk segera menetapkan status New Normal di beberapa wilayah Jatim yang penyebaran kasus positif Covid-19 yang tidak begitu tinggi. Akan tetapi, menurut Khosanah, penerapan kebijakan itu harus diikuti dengan aturan pemberlakukan protokol kesehatan yang ketat.
“Kalau menurut saya new normal bisa dilakukan akan tetapi tetap dengan catatan harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat,” kata Khosanah pada Kamis (4/6).
Khosanah menuturkan, kebijakan new normal itu harus didukung untuk membangkitkan roda perekonomian di Jatim. Dia meyakini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sudah melewati kajian yang mendalam.
Anggota komisi D DPRD Jatim itu khawatir jika tidak ada kebijakan new normal, maka roda perekonomian di Jatim akan semakin terpuruk.
“Bagaimanapun roda perekonomian harus tetap berjalan. Rakyat sudah bosen di dalam rumah itu beberapa bulan, mau ngapain gitu loh. Saya rasa pemerintah mengambil kebijakan ini sudah melakukan kajian dan berbagai caralah,” tambahnya.
Khosanah meminta agar Pemprov Jatim menetapkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan ketika masa new normal diberlakukan. Aturan untuk tetap memberlakukan sosial distancing, menggunakan masker dan mencuci tangan harus benar-benar disosialisasikan ke masyarakat, agar mereka tidak teledor dan mengakibatkan angka penularan Covid-19 di Jatim semakin tinggi.
“Kalau di desa tidak peduli karena masyarakat kita ngentengno. Di Tuban ada klaster pasar babat, tambakboyo masyarakat juga takut karena memang kondisi harus keluar rumah dan bekerja kadang mengabaikan itu seperti pakai masker,” tandasnya.
Meski demikian, Khosanah menilai, kebijakan New Normal tidak bisa diterapkan di semua wilayah di Jatim. Salah satunya di Surabaya yang angka kenaikan positif Covid-19 cukup tinggi. Menurut Khosanah, di daerah yang penularan Covid-19 tinggi, penerapan new normal harus dikaji ulang.
“Kalau kita bicara secara umum bisa ya, tetapi kalau Surabaya susah karena kenaikan juga masih lumayan setiap harinya. Kalau diberlakukan new normal juga agak riskan, mungkin harus dikaji lagi. Saya rasa kalau kenaikan Covid-19 masih belum melandai, mungkin Jatim juga tidak akan memberlakukan new normal,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mewacanakan untuk mengambil kebijakan New Normal di Malang Raya. Kebijakan itu rencananya akan diberlakukan begitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah diterapkan habis masa berlakunya. [geh]