Fraksi PKB Intruksikan Anggotanta Tak Ikut Reses

A Halim Iskandar

A Halim Iskandar

DPRD Jatim, Bhirawa
Fraksi Partai Kebangkitan bangsa(FPKB) menginstruksikan legislatornya untuk tidak mengambil jatah reses, karena bersamaan dengan masa kampanye. Instruksi ini untuk menghindari tudingan para petahana legislative memanfaatkan reses untuk kampanye.
Wakil Ketua DPRD Jatim, A Halim Iskandar yang juga Ketua DPW PKB Jatim menegaskan jika pihaknya telah mengintruksikan kepada seluruh anggota dewan dari FPKB untuk tidak melakukan reses bersamaan dengan kampanye.
Sebaliknya PKB akan mengambil reses setelah pelaksanaan Pileg 2014, pada 9 April yang akan datang. “Yang pasti dalam aturannya tidak ada masalah, asalkan pelaksanaan resesnya dilakukan usai jam kerja. Berbeda jika reses dilakukan secara bersama-sama maka di hari itu anggota dewan justru tidak boleh ngantor,”tegas Halim dengan intonasi tinggi, Senin (24/3).
Memang dalam rapat pimpinan (rapim)  DPRD Jatim telah dipuutuskan pelaksanaan reses sesuai jadwal yaitu tanggal 28 Maret sampai 4 April 2014. Sebelumnya banyak anggota Dewan khawatir hal ini justru akan melanggara aturan kampanye karena reses menggunakan dana APBD.
Anggota FPKB Jatim, Kartika Hidayati mengatakan  keputusan fraksi sangat tepat, dengan tidak menggelar reses bersamaan dengan pelaksanaan kampanye.  Hal itu lebih baik untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain  secara aturan reses juga bisa dilakukan diluar jadwal dan tidak harus mengikuti jadwal yang sudah diputuskan.
“Memang dalam aturannya pelaksanaan reses yang bersamaan dengan kampanye tidak dilarang. Tetapi secara etika dan moral lebih baik ditunda saja. Hal ini sebagai antisipasi jika ada tudingan caleg non incumbent selain menghindari fitnah,”tegasnya.
Sementara itu hal berbeda diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sugiri Sancoko. Menurutnya reses dan kampanye berbeda jauh. Reses untuk menjaring aspiras masyarakat sehingga tidak menjadi masalah jika reses dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kampanye terbuka.
“Sekarang kita lihat dari sudut pandang yang mana. Selama reses dilakukan sesuai riilnya tak ada masalah. Kecuali reses dilakukan untuk menggiring masyarakat untuk meraup suara ini yang bermasalah,” tegasnya lebih lanjut. [cty]

Tags: