Ketua Fraksi PKB DPRD Bondowoso, H Tohari saat ditemui di ruang kerjanya. [Ihsan/Bhirawa]
DPRD Bondowoso, Bhirawa
Usai nota penjelasan Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso tahun 2020 di Gedung DPRD Bondowoso, Senin (14/10).
Yang diantaranya membahas terkait dana perimbangan khususnya di bagi hasil pajak, DAK (dana alokasi khusus) dan juga BK (bantuan keuangan) provinsi.
Yang sebagaimana telah disampaikan bupati Salwa Arifin, dalam Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Bondowoso, Terhadap Raperda tentang APBD Tahun 2020, bahwa secara keseluruhan belanja daerah Tahun 2020 mencapai Rp2.131.403.991.281,81.
Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Bondowoso, H Tohari mengatakan, bahwa dia kecewa terhadap APBD tahun 2020 menurun. Padahal, di tahun 2020 banyak PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah.
“Fraksi PKB Kecewa, karena ternyata APBD Tahun 2020 malah turun, jadi asumsinya malah turun. Ini menunjukkan bahwa eksekutif, dalam hal ini tentunya bupati lemah dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat,” katanya.
H Tohari juga menjelaskan, bahwa dana perimbangan ini turun. Bahkan turunnya sangat signifikan hingga Rp 30 miliar. Apalagi di bagi hasil pajak, padahal seharusnya tiap tahun trendnya harus naik, karena komponen diantaranya pajak kendaraan.
“Tidak ada ceritanya kendaraan tidak bertambah. Ini kenapa kok turun, dan turunnya tak tanggung-tanggung, sampai Rp 18 miliar,” jelasnya.
Tak cukup itu, lanjut Ketua Komisi I ini, di DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2020 juga turun. Bahkan jika dibandingkan tahun 2019 turunnya sangat drastis, sampai Rp27 miliar.
“Kita DAK trendnya harus naik, kok malah turun. DAU (Dana Alokasi Umum) nampaknya memang naik, tapi naiknya tidak signifikan,” terangnya.
Lebih lanjut H Tohari mengatakan, bahkan BK (Bantuan Keuangan) Provinsi hari ini belum ada asumsi. Berarti belum ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah Provinsi. Dia menganggap Pemkab lemah dalam berkomunikasi.
“Makanya kita tidak ingin ada dana yang dianggarkan untuk sesuatu yang tidak penting. Karena APBD di 2020 kita bukan naik, malah tambah turun,” tegasnya.
Dijelaskan juga bahwa PAD memang naik, tapi tidak signifikan. Meskipun APBD Bondowoso lebih dari 2 triliun, tapi secara keseluruhan hanya Rp 200 miliar sekian yang dari PAD.
“Selebihnya adalah dana pusat. Kenapa hari ini malah justru turun. Meski ada potensi daerah, tidak dipungkiri kita masih butuh dana dari pusat dan provinsi. Dari pusat dikurangi, dari provinsi sekarang malah belum ada,” kata Tohari.
Maka dari itu pihaknya berharap, seluruh fraksi di Komisi, betul-betul mencermati draft yang dikirim eksekutif. “Ini harus detail, jadi diskusinya detail. Sehingga tidak ada serupiah pun dianggarkan ke hal-hal yang tidak urgen,” pungkasnya. [mb11]
