Anik Maslachah
Surabaya, Bhirawa
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menargetkan jabatan Ketua Komisi B di DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. Selain itu, partai berlambang sembilan bintang ini juga mendorong kadernya mendapat posisi Wakil Ketua Komisi E.
Berdasarkan penjelasan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim, Anik Maslachah, melalui dua komisi tersebut pihaknya akan fokus di beberapa hal. “PKB memilih ketua komisi B dan Wakil Ketua Komisi E,” katanya, Kamis (5/9) kemarin.
Alasannya, lanjut dia, persoalan utama Jatim adalah disparitas dan kemiskinan. Selain itu, juga pendidikan dan kesehatan serta tindakan kekerasan/diskriminasi masih memerlukan perhatian serius di Jatim. “Hasil Muktamar PKB di Bali Agustus lalu. Yang mana, di salah satu butir keputusanya memuat perjuangan PKB di bidang ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
“Hal ini sesuai dengan salah satu program PKB hasil muktamar Bali yakni memperkuat ekonomi kerakyatan. Jadi, sangat pas kalau PKB memilih komisi B,” tambah Anik.
Anik lantas menyebut beberapa isu di bidang perekonomian. Di antaranya, memperkuat basis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui digitalisasi market. Serta, kemudahan memperoleh modal bunga lunak serta mempermudah pangsa pasar.
Pun juga dengan sektor primer pertanian dan perikanan yang dinilai membutuhkan intensifikasi maupun ekstensifikasi lebih luas. “Termasuk, kemudahan modal dengan dengan program bunga lunak yang sudah ada (loan agreement) harus lebih diperkuat lagi,” kata Anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 ini.
Serta, pola pembangunan ekonomi berbasis kewilayahan. “Selama ini, pembangunan ekonomi masih berkutat pada daerah-daerah tertentu sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi,” katanya.
Di Komisi E, PKB akan memperjuangkan sektor pendidikan. Hal ini juga menjadi aspirasi perjuangan dari Nahdlatul Ulama (NU), sebagai ormas yang ikut membesarkan PKB.
“Hal lain yang tak kalah penting karena PKB adalah wadah aspirasi warga NU. Sekolah swasta mayoritas dominasi milik ma’arif (NU),” kata Anik.
“PKB punya kewajiban untuk mengawal keseimbangan alokasi anggaran negeri-swasta. Utamanya, madrasah aliyah, harus mendapatkan perlakuan yang sama,” jelasnya.
Menurutnya, sekolah swasta mempunyai kontribusi besar bagi negara untuk mencetak kader terbaik bangsa. Selain di bidang pendidikan, juga terkait pelayanan dan pengelolaan kesehatan.
“Saat ini, masih amburadul. Seperti iuran BPJS yang akan naik dua kali lipat. PKB perlu mengawal untuk menolak kebijakan itu,” jelasnya.
Dibandingkan menaikkan iuran, pelayananya BPJS sebaiknya harus diperbaiki terlebih dahulu. “Seharusnya pemerintah mengintervensi melalui memperbesar subsidi. Apalagi, kesehatan merupakan pelayanan sosial dasar,” katanya.
Pun demikian pula dengan masalah diskriminasi dan kejahatan seksual di Jatim yang masih tinggi. “Sehingga, PKB harus mengawal kebijakan terkait itu. Salah satunya mempercepat penyelesaian pro-kontra RUU Penghapusan Pekerasan Seksual (PKS),” tegasnya.
Sebelumnya, PKB berada di Ketua Komisi C yang membawahi keuangan di periode 2014-2019. Untuk periode 2019-2024, PKB kembali berpeluang mendapat Ketua Komisi, mengingat perolehan kursi yang masuk di lima besar.
Berdasarkan hasil pemilu 2019, PKB mendapat 25 kursi sekaligus berada di tertinggi kedua. Selain kursi Ketua Komisi, PKB juga berpeluang mendapatkan kursi Wakil Ketua DPRD Jatim. (geh)
