Ketua DPD PKS Sidoarjo, Anang Siswantoko.
Keinginan DPRD dan Pemkab Sidoarjo untuk membangun kantor bupati setinggi 8 lantai mendapat penolakan fraksi PKS. Namun penolakan ini tidak berpengaruh karena fraksi lain menyetujui rencana itu.
Ketua fraksi PKS, Anang Siswantoko, Rabu (4/11) siang, membenarkan fraksi PKS walk out saat diambil persetujuan pembangunan kantot bupati. “Hanya satu fraksi yang ke luar. Ya tidak apa itu hak mereka,” ujarnya.
Kantor Bupati Sidoarjo sudah lama disiapkan menjadi gedung terpadu. Tahun lalu diusulkan 17 lantai tapi ditolak DPRD. Lalu diturunkan dibangun 8 lantai dan dibahas kembali oleh Banggar november 2020. Sebenarnya ketinggian 8 lantai itu sangat ideal. Bila sejak awal direncanakan 8 lantai pasti mendapat persetujuan seperti saat sekarang ini. Semua fraksi sepakat dengan program yang masuk dalam visi misi bupati tersebut.
Gedung kantor Bupati akan dibeayai Rp 260 miliar. Usulan dari Pemkab itu masih dibahas bersama dengan dewan. “Kalau bisa jangan sebesar itu. Tafsiran saya Rp 220 miliar saja sudah cukup kok” ujarnya.
Menurut Anang, PKS meminta agar Pemkab Lebih dulu membangun RSUD Sidoarjo barat di krian. Setelah itu baru bicara pebangunan kantor bupati. Pembangunan RSUD krian itu sudah dimulai dengan melelang manajemen konsultan. Lelang itu sudah selesai, dan menunggu lelang pelaksana.
Dalam pertemuan dengan Kadis permukiman dan tata ruang, Sulaksono, Anang meminta agar pembangunan RSUD krian diprioritaskan. Dan dipastikan bulan Februari 2021 akan dimulai peletakan batu pertama.
Semua fraksi sama-sama berjuang untuk menuntaskan RSUD Krian. Itu sudah menjadi target semua fraksi sejak lama. Sementara itu ketua fraksi PKS, deni saat dihubungi tidak mengangkat ponselnya.
Namun ketua DPD PKS Sidoarjo, Anang, menyatakan sikap PKS sudah dituangkan dalam rapat paripurna. PKS meminta agar Pemkab dan dewan fokus dulu kepada pandemi Corona virus. Dibangun dulu RSUD Krian. Karena dampak dari pandemi timbul pengangguran, Ekonomi melemah. (hds)
