Tampak anggota DPRD Pamekasan sedang menyimak Pemandangan Umum Fraksi-fraksi ttg LKPJ APBD TA 2016 dan Nota Keuangan DPRD Pamekasan. .[syamsudin lubis/bhirawa]
Pamekasan, Bhirawa
Fraksi DPRD Pamekasan, menyampaikan sejumlah dan pendapat pada Pemandangan Umum (PU) terhadap Raperda LKPJ APBD TA 2016 dan Raperda Keuangan Dewan. Dari delapan Fraksi hanya empat membacakan PU yang dihadiri Bupati Pamekasan Drs. Achmad Syafii, MSi. Rapat Paripurna yang dipimpin Imam Nahrawi, yang diikuti anggota dewan juga hadir Forpimda, Kepala Dinas Instansi terkait dan wartawan, berlangsung di ruang sidang, kemarin.
Fraksi Partai Demokrat, pada kesempatan pertama membacakan PU ungkapan terima kasih kepada anggota dan pimpinan DPRD yang telah beriktiar semaksimal mungkin menggunakan fungsi pengawasannya terhadap jalan Pemerintah dan program pembangunan di Kabupaten Pamekasan ini.
“Kepada Bupati dan yang hadir pada sidang ini, kami menginginkan agar pandangan umum ini dibaca, ditelaah dan dipahami oleh bupati dan SKPDnya, sehingga pada pandangan umum semua fraksi ada tindak lanjut”, kata Jubir Partai Demokrat.
Sementara Partai Nasdem, menilai masih ada beberapa pembenahan dan perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah. Namun fraksi partai nasdem sangat mengapresiasi prestasi yang diperoleh Pemda atas opini WTP, sedangkan tentang nota keuangan atas ketua dan anggota DPRD dimana keberadaan raperda sudah sesuai denga PP No. 18 tahun 2017, sehingga pembentukan Perda untuk segera ditindaklanjuti.
Adapun fraksi Partai Golkar, menyampaikan sistematika pandangan umumnya terdiri dari tiga bagian, yaitu bidang pendapatan, belanja APBD TA 2016 dan ketiga Raperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan.
Dalam aspek intensifikasi pendapatan dari pajak agar ada evalusi dari NJOP, antisipasi adanya oknum BPHTB, perbaikan sistem pola penarikan pajak dan untuk retribusi pada sistem parkir agar dilakukan dengan sistem portal sehingga dengan perencanaan yang matang semua akan terialisasi sesuai jadwal dan tidak terlambat.
Sedangkan partai Merah Putih dalam pandangannya menyoroti peranan Bapedda dan Dinas Kesehatan yang kurang maksimal dan tidak mampu menjalankan perannya dengan baik. “Bapedda merupakan lokomotif terhadap suksesnya sebuah pembangunan yang terkonsep, sehingga program pada masing-masing dinas cendrung tidak bermoral dan sporadis. Jadi kami menginginkan Bapedda dipimpin orang yang lebih baik,” pinta fraksi Merah putih.
Untuk fraksi-fraksi yang lain, seperti PAN, PKB, PPP dan PBB tidak membacakan pandangan umumnya, tetapi keempat fraksi tersebut langsung menyerahkan naskah PU kepada pimpinan sidang. Kemudian Imam Nahrawi, juga Wakil ketua DPRD dari Fraksi FKB, menyampaikan pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016 dan Raperda pelaksanaan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD, dilanjutkan Jawaban Eksekutif pada sidang Minggu depan. [din]
