Fungsi Kabid dan Kasie Berubah Jadi Koordinator

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Hadi Wawan Guntoro

Mendagri Deadline Hingga Akhir Juni
Pemprov, Bhirawa
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar pemerintah daerah segera melakukan penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi. Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan mengganti jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional.
Di antara yang terdampak pada penyederhanaan birokrasi ini adalah pejabat setingkat eselon III dan eselon IV. Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Hadi Wawan Guntoro menjelaskan, Kemendagri telah mengeluarkan instruksi agar pemerintah daerah melakukan identifikasi dan penataan kelembagaan jabatan administrasi yang akan dialihkan ke fungsional.
“Sesuai amanat pemerintah pusat, penyederhanaan ini wujudnya adalah struktural dijadikan fungsional. Hanya masalahnya yang belum final adalah apakah terdampak pada seluruh eselon III dan IV,” tutur Hadi Wawan saat dikonfirmasi, Selasa (6/5).
Menurut Hadi, dengan berubahnya keberadaan kasie serta kabid menjadi fungsional, maka selanjutnya fungsi itu akan diganti sebagai kordinator. “Jadi mereka diangkat sebagai fungsional tapi mendapat tugas tambahan sebagai koordinator untuk menjalankan fungsi yang salama ini diemban oleh mereka,” sambung Hadi Wawan.
Namun, secara detail peran koordinator sebagai pengganti kabid atau kasie ini masih harus dijelaskan dalam Permen PAN-RB. Termasuk di antaranya ialah kewenangan koordinator terhadap fungsi penggunaan anggaran. “Prinsipnya sementara yang kita lakukan saat ini adalah identifikasi. Dan kita belum bisa menjelaskan bagaimana kewenangan berikutnya,” tandas Hadi.
Penyederhanaan birokrasi ini sesungguhnya telah diatur dalam Permen PAN-RB 28 tahun 2019 yang menetapkan batas akhir penyetaraan jabatan hingga 30 Juni 2020. Sementara bagi pemerintah daerah, penyederhanaan birokrasi itu dikoordinasikan oleh Kemendagri melalui surat kepada seluruh kepala daerah se Indonesia. Dalam surat tersebut Kemendagri mendeadline penyetaraan dan pelantikan jabatan fungsional tersebut dilaksanakan paling lambat minggu keempat Bulan Juni 2021 mendatang.
Hadi menjelaskan, saat ini Pemprov Jatim tengah melakukan identifikasi. Hal itu dilakukan untuk memastikan jabatan apa saja di Pemprov Jatim yang akan dilakukan penyederhanaan. Hadi mengaku, Permen PAN-RB yang sebelumnya harus direvisi karena sudah tidak berlaku. “Intinya kita masih menunggu, dan arahan dari Kemendagri, sembari menunggu Permen PAN-RB yang akan direvisi daerah diminta untuk melakukan identifikasi terkait jabatan-jabatan administras,” ujar Hadi.
Dalam surat Kemendagri tersebut, telah dijelaskan kriteria jabatan yang akan disederhanakan. Antara lain analis dan penyiapan bahan atau kebijakan. Kedua, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan. Ketiga, pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional. Keempat, pelayanan teknis fungsional.
Sementara sejumlah jabatan juga telah dikecualikan dan tidak berubah ke fungsional. Salah satunya adalah kepala unit yang fungsinya adalah kewilayahan. Kedua, kewenangan otoritas bersifat atributif. Ketiga kepala satuan kerja pelaksana teknis serta kepala unit pengadaan barang dan jasa.
“Ini yang kami sedang detailkan. Karena tenaga administrasi juga kita masih menunggu definisi operasionalnya yang akan diatur dalam Permen PAN-RB. Kita belum bisa menghitung berapa eselon III dan eselon IV yang akan terdampak,” pungkas Hadi. [tam]

Tags: