Tulungagung, Bhirawa
Kendati empat tahun terakhir sudah tidak menerima CPNS baru, belanja pegawai atau aparatur dalam APBD Kabupaten Tulungagung 2015 masih dominan. Bahkan kini besarannya mencapai Rp 1,3 triliun. Lebih besar dari belanja untuk infrastruktur (pelayanan publik).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tulungagung, Gunarto ST MT, pada Bhirawa, Minggu (7/12), mengakui jika belanja tidak langsung (belanja pegawai) komposisinya lebih besar dari belanja langsung (belanja infrastruktur) dalam APBD Tulungagung 2015. “Ini karena jumlah PNS di Tulungagung mencapai 13.932 PNS. Dan 8.000-an diantaranya merupakan guru,” ujarnya.
Menurut dia, jika diprosentase belanja pegawai di APBD Tulungagung 2015 mencapai hampir 70%. Sementara sisanya untuk biaya infrastruktur. “Otomatis dana APBD masih lebih banyak untuk gaji PNS. Untuk dana pembangunan atau infrastruktur masih minim,” paparnya.
Gunarto yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tulungagung ini menjelaskan penurunan untuk pendanaan pembangunan tersebut disebabkan pula oleh tersedotnya dana untuk desa. Yakni alokasi dana alokasi desa (ADD).
Untuk tahun 2015 besaran ADD mencapai Rp 155 miliar. Meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya Rp 25 miliar. “Dalam tahun 2015 juga ada penurunan dana proyek untuk pembangunan di Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya. Kalau tahun 2014, Rp 171 miliar, tahun 2015 tinggal Rp 81 miliar,” paparnya lagi.
Namun demikian, lanjut dia, kendati alokasi dana APBD 2015 lebih banyak untuk gaji PNS, sesuai analisa kepegawaian jumlah PNS di Pemkab Tulungagung dinilai masih kurang. “Kekurangannya sebanyak 900-an PNS,” terangnya.
Dalam APBD Kabupaten Tulungagung 2015 yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung pada, Sabtu (30/11) lalu, disebutkan disisi pendapatan berjumlah Rp 2,029 triliun. Sementara untuk belanja mencapai Rp 2,037 triliun atau defisit Rp 7,699 miliar.
Sebelumnya, anggota Fraksi Semangat Baru DPRD Tulungagung, HR Janta Wiwaha MM juga menyayangkan masih dominannya belanja pegawai dalam APBD 2015. Politisi asal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menyatakan biaya langsung di APBD 2015 hanya 30% saja.
Dan yang lebih memprihatinkan lagi, menurut dia, dari total aset yang dimiliki Pemkab Tulungagung sebesar Rp 1,8 triliun, PAD (pendapatan asli daerah) yang didapat hanya Rp 212 miliar saja. “Ini menandakan pengelolaan untuk mendapat PAD yang lebih besar belum optimal,” tandasnya. [wed]
Keterangan Foto: PNS Pemkab Tulungagung saat mengikuti upacara bendera. Gaji mereka masih dominan dalam APBD Tulungagung 2015.
