Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla foto bersama dengan sejumlah menteri hasil reshuffle jilid II Kabinet Kerja di halaman belakang Istana Merdeka Jakarta, Rabu (27/7).
18 Daerah Belum Serahkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan
Pemprov, Bhirawa
Istilah ganti menteri ganti kebijakan kerap terjadi setelah susunan kabinet terjadi perombakan. Namun, hal tersebut tidak akan terjadi dengan mudah khususnya dalam menetapkan program pembangunan di tingkat Provinsi Jatim.
Sebab, program-program pembangunan di dua provinsi, yakni Jatim dan Jateng saat ini telah dibahas secara detail perencanaannya dan akan ditetapkan sebagai peraturan presiden (Perpres).
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memberikan pengarahan kepada kepala desa penerima bantuan keuangan dari Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Kamis (5/9).
Gubernur Khofifah menuturkan, saat ini pihaknya meminta agar Rencana Induk Percepatan (RIP) pembangunan segera diserahkan ke Sekdaprov Jatim. Dan sampai saat ini, masih ada 18 daerah yang belum menyerahkan rencana induk tersebut.
“Sementara yang 18 daerah yang sudah menyerahkan rencana induk itu sekarang sudah tiga kali melakukan rapat detail plain. Termasuk kemarin kita sudah rapat kordinasi dengan BI khusus untuk percepatan industri manufactur di Jakarta,” tutur Khofifah.
Pembahasan tentang rencana induk pembangunan tersebut, kata dia, berkaitan dengan akan diterbitkannya Perpres terkait percepatan pembangunan industri khusus untuk Jatim dan Jateng. Sehingga, dari mulai kementerian-kementerian yang ada di Menko dan BI, saat ini ditarget dua minggu ini selesai. “Sehingga ketika nanti diumumkan siapapun yang akan jadi menteri. Menteri siapapun yang akan turun ke Jatim tidak bisa bikin program baru. Inilo program menteri A, B, C dan seterusnya,” tutur dia.
Sebelumnya, Khofifah telah memaparkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) saat melakukan rakor dengan BI di Jakarta. Paparan tersebut disampaikan Khofifah ini dihadapan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Dalam paparannya, Khofifah menjelaskan, bahwa industri andalan Jatim yang pertama yaitu makanan dan minuman. Baru kemudian diikuti antara lain industri tekstil dan alas kaki, industri kertas, industri farmasi, kimia dan tradisional, industri barang dari karet dan plastik, serta industri alat angkutan.
“Sektor industri unggulan Jatim adalah mamin, tekstil dan produk tekstil dan alas kaki. Sedangkan industri penunjangnya yaitu industri barang modal, komponen dan bahan penolong,” tutur orang nomor satu di Jatim ini.
Ia menambahkan, terkait industri alas kaki, dirinya memberikan perhatian lebih karena potensi eksportnya saat ini cukup tinggi dan termasuk kategori padat karya dan sebagian besar berada di ring satu. Oleh sebab itu, pihaknya meminta adanya kebijakan dari pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk bisa memberikan insentif mengingat UMR ring satu di Jatim relatif lebih tinggi dari sekitarnya. Sehingga, insentif bagi industri padat karya dan berorientasi eksport perlu mendapat insentif khusus.
Untuk kondisi existing kawasan industri, Khofifah menjelaskan, total kawasan industri di Jatim mencapai 5.066,5 Ha. Salah satu kawasan yang wilayahnya cukup luas yaitu PT. Java Integrated Industrial Ports Estate (JIIPE) seluas 2.933 Ha. JIIPE sendiri merupakan kawasan terintegrasi mulai dari kawasan industri, hunian, dan dukungan fasilitas pelabuhan laut.
“Pengembangan kawasan industri di Jatim sebesar 31.748,78 Ha, yang tersebar di beberapa wilayah Jatim diantanya Gresik, Paduruan, Surabaya, Sudoarjo, Jombang, Mojokerto, Lamongan, dan Madiun,” tutur gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
Lebih lanjut disampaikan, di Jatim juga telah terdapat 7 klaster pengembangan wilayah dan potensi investasi. Salah satunya yakni klaster metropolitan untuk sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa yang terdiri dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, Gresik dan Pasuruan.
“Dari klaster-klaster tersebut masih banyak area yang memungkinkan masuknya investor, baik dalam maupun luar negeri. Apalagi kawasan ini juga sudah didukung dengan kapasitas listrik yang memadai, pengolahan limbah, tinggal koneksitas antar kawasan agar lebih efektif efisien,” terang Khofifah sembari mengimbuhkan saat ini juga tengah diperluas pengembangan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).
Terkait penerapan Online Single Submission (OSS), Gubernur khofifah menegaskan, pentingnya melakukan evaluasi penyempurnaan dan penelaahan kembali terutama tetkait rekomendasi dinas dan kementerian teknis yang seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama.
“Rekomendasi-rekomendasi yang bisa didapatkan baik dari daerah dan kementrian teknis bisa kita urai. Mana yang bisa dipangkas mana yang wajib. Sehingga, OSS bisa memberikan signifikansi terhadap kemungkinan PMA maupun PMDN untuk berinvestasi lebih mudah dan cepat dengan regulasi yang tetap bisa memberi kepastian hukum,” pungkas dia. [tam]
