Ganti Rugi Lumpur Lapindo Ditarget Tuntas September

Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja dengan warga terdampak lumpur Lapindo di titik 25 Lapindo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (25/8).

Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja dengan warga terdampak lumpur Lapindo di titik 25 Lapindo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (25/8).

Sidoarjo, Bhirawa
Pembayaran ganti rugi bagi warga korban Lumpur Lapindo di Sidoarjo  ditargetkan selesai pada akhir September ini. Ganti rugi tahap dua yang akan dicairkan jumlahnya sekitar Rp 164 miliar. Dana tersebut akan dibayarkan secara bertahap mulai, Rabu (26/8) hari ini. Sebelumnya, pemerintah sudah mencairkan dana tahap satu sebesar Rp 155 miliar.
“Target saya akhir September selesai semuanya,” kata Presiden Jokowi saat mengunjungi tanggul titik 25 luapan Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo,  Selasa (25/8).
Presiden mengatakan ganti rugi yang berasal dari anggaran pemerintah sebesar Rp 767 miliar dan sudah disetujui DPR RI. “Jadi sampai hari ini (kemarin) total yang dikeluar Rp 767 miliar, yang sudah dibayar Rp 155 miliar. Dan besok (hari ini) Rp 164 miliar, semoga tidak ada masalah,” katanya.
Presiden Jokowi mengatakan meski demikian proses administrasi harus betul. Di sisi lain dia meminta agar masyarakat maupun pemangku kebijakan terkait bisa bersama-sama menyelesaikan proses administrasi dengan baik. “Saya selalu menyampaikan ke menteri, Kepala BPLS, Gubernur Jatim dan ke Bupati Sidoarjo, segera jangan ditunda, jangan dihambat, tapi memang kan semua harus diverifikasi dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu kepada warga terdampak korban lumpur Lapindo yang menerima pembayaran ganti rugi tahap dua. Presiden Jokowi berpesan agar tidak menggunakan uangnya secara konsumtif.  Tapi digunakan secara tepat dan bermanfaat, penting dan utama. Apalagi rata-sarat satu keluarga dapat Rp 300 juta.
“Uang ganti rugi jangan dibelikan mobil, motor, handpone atau barang-barang lain yang tidak diperlukan. Kalau bisa uang yang nantinya cair, bisa dibelikan tanah atau merenovasi bangunan rumah. Jangan dibelikan barang yang sifatnya konsumtif,” katanya.
Dengan didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo SH, MHum bersama istri, Presiden Jokowi juga  langsung menemui warga korban lumpur Lapindo.
Kehadiran Presiden Jokowi disambut langsung oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH, MHum dan Wakilnya MG Hadi Sutjipto SH, MM bersama istri. Bupati Saiful Ilah menyampaikan sambutan selamat datang kepada Presiden Jokowi. Ia juga menyanggupi bila terjadi, atau ada warga yang persyaratannya belum tuntas, selaku pimpinan daerah, Saiful Ilah siap membantu untuk memperlancar pengurusan surat-suratnya. “Selaku pimpinan daerah, saya siap membantu untuk mempermudah, memperlancar kepengurusannya,” tegasnya.
Menteri PU Basuki Hadimuljo juga menambahkan hingga saat ini, jumlah ganti rugi korban lumpur Lapindo yang sudah terlunasi ganti ruginya sebanyak 753 berkas dengan total nilai Rp 155 miliar. Sementara untuk berkas yang belum terlunasi sebanyak 2.578 berkas. “Sedangkan yang masih bermasalah sebanyak 88 berkas,” tambahnya.
Kedatangan Presiden Jokowi di lokasi tanggul penahan lumpur di titik 25, mendapat pengamanan yang sangat ketat dari anggota Paspampres, TNI dan Kepolisian. Sempat terjadi insiden antara tim pengamanan dan ratusan korban lumpur yang tidak bisa masuk di lokasi kedatangan Presiden Jokowi.
Salah satu warga korban lumpur asal Desa Renokenongo bernama  Alwi menyayangkan tragedi tersebut. Ia menganggap panitia tebang pilih, terkait siapa yang diundang untuk bertemu Presiden Jokowi. ”Saya ini juga korban lumpur mengapa saya tidak boleh masuk, alasanya saya tidak dapat undangan resmi.  Saya hanya ingin berpesan kepada Pak Presiden yang dulu saya pilih itu, agar proses pencairan ganti rugi korban lumpur yang sudah 9 tahun ditunggu ini dapat segera dicairkan, ” katanya kesal.

Pembagian Kartu Tertunda
Sementara itu rencana pembagian kartu untuk korban lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo yang sedianya diberikan saat kedatangan Presiden Jokowi tertunda karena presiden fokus pada dialog.
“Sebetulnya hari ini (kemarin) ada agenda pembagian kartu yaitu Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Kelurga Sejahtera. Namun saya dapat informasi bahwa untuk pembagian di Sidoarjo ditunda karena fokus presiden dialog dengan korban lumpur,” kata Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu para korban lumpur Lapindo di Sidoarjo.
Ia mengemukakan, sebenarnya Kementerian Sosial sudah siap untuk melakukan pemberian kartu tersebut kepada warga korban lumpur.
“Kami juga sudah melakukan valiadasi data terhadap korban lumpur tersebut terkait dengan rencana pembagian kartu ini,” katanya.
Ia mengatakan, beberapa elemen masyarakat korban lumpur juga mengaku ingin mendapatkan kartu tersebut dan pada saat Lebaran lalu mereka sudah berkunjung ke rumahnya. “Saya sudah katakan kalau dana ganti rugi tersebut cair mereka akan menjadi strata berkecukupan, tetapi korban lumpur bilang kalau uang yang diperoleh tersebut juga dibagikan kepada keluarganya yang lain,” katanya.
Sementara itu, salah seorang korban lumpur, Harwati, mengatakan jika saat ini dia belum mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti di bidang kesehatan dan juga pendidikan. “Tidak semua korban lumpur hidup layak setelah mendapatkan pembayaran  ganti rugi. Dan pemerintah perlu tahu bahwa warga sulit mendapatkan keringanan saat berobat serta mendapatkan pendidikan,” katanya.  [ach,iib]

Tags: