Ganti Rugi Tanah Lapindo Mencurigakan

Sidoarjo, Bhirawa
Pembayaran sisa ganti rugi Lapindo dalam area terdampak yang hingga kini belum dibayar menimbulkan rasa ketidakadilan. Korban mengharapkan pertemuan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah  dan Gubernur Jatim, Soekarwo dengan dewan pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Rabu (24/9) kemarin, membuahkan solusi mempercepat pembayaran.
Lahan di luar peta terdampak malah diprioritaskan pembayaran, ironinya adalah lahan yang sebelum muncul bencana Lapindo, ditawar-tawarkan Rp250 juta, tidak laku. Kini pemerintah melalui BPLS membeli lahan itu dengan harga Rp1 miliar. Ada lahan yang tak ada suratnya juga dibeli. Sebaliknya mereka yang justru memiliki hak atas tanah dan bangunan diabaikan.
Hingga kini masih banyak korban mendatangi DPRD Sidoarjo untuk meminta hak-haknya dibayar. Ketidakberesan ini harus diungkap karena aliran dana APBN untuk membeli lahan di luar peta terdampak sangatlah besar. Sungkono, korban dalam peta terdampak yang hingga kini uangnya belum dibayar, merasakan ketidakadilan dalam menyelesaikan ganti rugi itu.
”Ketidakadilan itu kami rasakan sejak lama,” ucapnya.
Upaya memperjuangkan nasib dirinya dan kawan-kawannya bahkan sampai berujung ke Mahkamah Konstitusi yang putusannya mengabulkan gugatannya, namun hingga  kini juga belum ada eksekusinya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah BPLS untuk menjadwalkan pertemuan pada Rabu (24/9) kemarin.
Saiful Ilah menegaskan, pertemuan nantinya juga akan dihadiri Gubernur Jatim, Soekarwo serta jajaran dewan pengarah BPLS. Sebagai Bupati Sidoarjo, Saifulm Ilah mengungkapkan, semua uneg-uneg warga korban lumpur kepada dewan pengarah BPLS. ”Saya yang banyak berbicara kepada dewan pengarah BPLS karena saya yang tahu kondisinya,” katanya.
Karena itu, lanjutnya, dalam pertemuan nanti warga korban Lumpur Lapindo tak perlu datang ke Jakarta. Aspirasi warga korban lumpur akan disampaikan secara menyeluruh olehnya Gubernur Jatim. Korban lumpur diharapkan bisa menunggu hasilnya tanpa harus susah payah berangkat ke Jakarta. Dan jangan ada lagi pertemuan lain yang nantinya justru mengulur-ulur waktu. ”Juga harus ada keputusan. Jangan molor lagi,” harapnya.
Setelah pertemuan, tambahnya, keputusan itu akan langsung disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu sebagai tindak lanjut agar sisa ganti rugi warga korban lumpur selesai sebelum Presiden Yudhoyono lengser. Apalagi, presiden juga tak dijadwalkan hadir dalam pertemuan pembahasan masalah ganti rugi itu.
Menurutnya, dana talangan kepada warga korban lumpur merupakan solusi terbaik. Pembayaran sisa ganti rugi kepada korban lumpur harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga nasib pembayaran korban lumpur tak terkatung-katung. ”Tinggal nantinya Lapindo yang harus menyelesaikan pembayaran ke pemerintah,” ucapnya.
Seperti diketahui, rencana pertemuan dengan dewan pengarah BPLS yang direncanakan 9 September lalu batal. Pembatalan disebabkan karena Ketua Dewan Pengarah BPLS Joko Kirmanto secara mendadak berhalangan karena ada kegiatan lain. Pertemuan dijadwalkan kembali setelah 17 September juga gagal lagi. [hds]