Ganti-rugi Wabah PMK

Pemerintah akan memberikan kompensasi ganti-rugi, dan bantuan terhadap peternak yang terdampak wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Ganti-rugi tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmen) Nomor 518 Tahun 2022. Walau agak terlambat, namun ganti rugi dampak wabah PMK bagai penglipur guncangan ekonomi di pedesaan. Pemerintah juga patut meng-gairahkan kembali spirit peternakan akibat trauma wabah PMK, dan kendala lain. Termasuk problem pakan.

Presiden dalam rapat terbatas, secara eksplisit menyatakan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sebagai bencana non-alam. Sekaligus menginstruksikan penanganan wabah PMK dipimpin oleh Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Dengan status bencana, akan berlaku UU Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Serta UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Walau sesungguhnya pada masa wabah PMK, terasa UU Peternakan dan Kesehatan Hewan “tidak ramah” terhadap peternak yang terdampak. Terutama biaya yang dibebankan kepada pemilik hewan ternak. Dibutuhkan percepatan menanggulangi wabah PMK, sekaligus antisipasi kerugian ke-ekonomi-an yang ditanggung rakyat. Jawa Timur menjadi pilot project, sekaligus tolok-ukur penanganan wabah PMK. Termasuk penggunaan vaksin dalam negeri (produk Pusat Veteriner di Surabaya), bisa dimulai pada bulan Agustus.

Peringatan hari Kemerdekaan ke-77, persis pada 17 Agustus 2022, diharapkan telah terbentuk vaksin dengan serotipe yang lebih sesuai dengan PMK di Indonesia. Selama ini vaksin PMK didatangkan dari berbagai negara (Perancis, Brasil, China, dan Argentina) sebanyak 3,1 juta dosis. Harga vaksin PMK diperkirakan Rp 38 ribu per-dosis. Namun akan lebih murah jika bisa diproduksi di dalam negeri.

Pengadaan vaksin PMK ditargetkan sebanyak 29 juta vaksin. Termasuk produksi dalam negeri. Untuk merealisasi herd immunity kehewanan, diperlukan sekitar 43,66 juta dosis (sampai dosis kedua, dan booster), dengan nilai Rp 1,65 trilyun. Itu hanya cukup untuk separuh jumlah populasi sapi. Namun pagu anggaran bisa mencapai Rp 4,66 trilyun untuk mencukupi seluruh vaksinasi total seluruh ternak berkuku dua.

Berdasar data Kementerian Pertanian, jumlah populasi hewan ternak berkuku dua selingkup nasional sebanyak 71,7 juta ekor. Terdiri dari sapi (potong dan perah) saat ini diperkirakan sebanyak 25 juta ekor. Juga terdapat 1,2 juta kerbau, serta 19,5 juta ekor kambing, 18 juta ekor domba, dan 8 ekor babi. Jumlah sapi, kerbau, kambing dan domba bisa lebih besar manakala ditambah yang hidup liar di hutan lindung, dan hutan konservasi. Konon hewan berkuku dua yang hidup liar juga akan ditangani secara khusus mencegah holistik wabah PMK.

Hingga pekan kedua Agustus 2022, wabah PMK telah menjangkiti 465 ribu ekor ternak berkuku dua. Sebanyak 7.800 ekor harus dipotong bersyarat, dan tidak tertolong (mati) sebanyak 4.850 ekor. Seluruh hewan ternak yang terkena wabah, akan masuk “kalkulasi” ganti rugi. Berdasar Kepmentan Nomor 518 Tahun 2022, nilai ganti rugi sebesar Rp 10 juta per-ekor sapi. Sedangkan ganti rugi kambing dan domba senilai Rp 1,5 juta. Serta ganti rugi babi sebesar Rp 2 juta.

Dengan status “Bencana Non-alam,” penanganan wabah PMK kini leluasa menggunakan anggaran. Kepmentan Nomor 518 Tahun 2022 diktum ke-8, juga memberi sharing biaya ganti rugi dengan anggaran daerah. Kompensasi, dan ganti-rugi bisa menjadi penglipur guncangan ekonomi. Namun sesuai amanat UU Penanggulangan Bencana, pemerintah masih patut menyediakan bantuan permodalan untuk memulai kembali suasana peternakan yang lebih baik.

——— 000 ———

Rate this article!
Ganti-rugi Wabah PMK,5 / 5 ( 1votes )
Tags: