Ganti Uang DPRD Sidoarjo Tersendat SPJ Reses

Sidoarjo, Bhirawa
Hasil Pemilu legislatif 2014 berdampak serius bagi keuangan DPRD Sidoarjo. Sekretariat Dewan dibuat kalangkabut belum tuntasnya SPJ reses anggota dewan, sehingga berpengaruh terhadap penarikan GU (Ganti Uang).
Secara otomatis GU bisa dikeluarkan  apabila dokumen SPJ reses anggota DPRD sudah melampoi 50 persen. Namun kenyataannya belum separohnya yang menyerahkan dokumen itu padahal kegiatan reses sudah selesai dijalankan bulan lalu.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD, Ny Ir Endang Soesijanti, mengakui bulan ini menjadi berat karena dana operasional untuk kegiatan dewan tidak bisa dijalankan secara maksimal. System keuangan di DPPKA itu bekerja otomatis, bila spj reses tidak mencapai 50 persen maka GU nya tidak mau jalan  dengan kata lain uang tidak mau ke luar. System keuangan memang bekerjanya seperti itu, makanya Sekwan mendesak kepada anggota dewan yang sudah menyerap anggaran reses untuk segera menerahkan dokumen SPJ kegiatan.
GU tidak bisa dilakukan karena baru 35 persen saja dokumen SPPJ yang diserahkan, rencananya hari (Selasa) ini akan ada tambahan 3 anggota dewan yang menyerahkan berkas SPJ nya. Rabu besok diharapkan seluruh anggota dewan berjanji untuk menyerahkan dokumen SPJ. Dia bisa merasakan anggota dewan yang gagal terpilih lagi, energinya pasti berkurang. Tetapi demi kepentingan bersama sebaiknya secepatnya SPJ itu selesai, pada akhirnya dana itu untuk kegiatan anggota dewan juga. Seperti mendukung kegiatan Kunker, Bintek, rapat-rapat, gaji dan sebagainya.
“Pusing saya mikir LPJ bapak-bapak ini,” terang Ir Endang Soesijanti Selasa (6/5) kemarin di kantornya. Yang menjadi beban lagi bagi sekretariat DPRD dari molor LPJ Jasmas ini, adalah kemungkinan diputusnya aliran listrik DPRD Sidoarjo oleh PLN, jika per tanggal 20 Mei nanti tidak ada uang untuk bayar listrik.
“Apabila sampai tanggal 20 Mei tidak bisa bayar rekening listrik karena SPJ tidak komplit, ya listriknya langsung di putus oleh PLN. Kalau telat bayar rekening telpon, kita masih diberi batas bayar sampai tanggal 30 Mei,” terang Endang lagi.
“Kalau dengan PLN tidak ada toleransi, kalau terlambat bayar akan diputus meteran PLN dewan. Apakah mau diganti dengan genset yang suaranya gaduh,” tanyanya.
Untuk menghindari hal ini, Endang mengaku akan terus berkomunikasi dengan anggota dewan yang belum menyetorkan SPJ. Diharapkan pada minggu ini, batas minimal yang disyaratkan DPKKA untuk bisa GU, dapat terpenuhi.
“Kita akan dorong percepatan LPJ Jasmas ini, agar anggaran dewan bisa kembali cair,” tutur Endang.
Paska pemilu ini sangat dirasakan, kondisi internal DPRD tidak seperti biasanya karena hanya 21 anggota saja yang terpilih kembali. Hal ini terasa sangat berpengaruh terhadap iklim kerja anggota dewan, padahal masih ada program 4 Raperda yang belum selesai, dan itu membutuhkan dukungan anggaran untuk menuntaskan raperda tersebut.
Endang mengatakan, dalam kondisi seperti ini berusaha mengoptimalkan program kerja dewan yang sudah diatur dalam Renja.
Ketua DPRD Sidoarjo, Dawud Budi Sutrisno SH, menyayangkan teman-temannya di dewan yang tidak segera menyerahkan SPJ reses, padahal dirinya memberi contoh paling awal menyerahkan SPJ.
“Coba Tanya ke ajudan saya,” katanya sambil menoleh ke ajudan.
Masih ada 4 Pansus yang harus diselesaikan di masa jabatan nanti. Pansus Lumpur saja sampai tertunda kunker gara-gara belum ada dananya. seluruh anggota diharapkan untuk menyerahkan dokumen itu paling lambat dalam pekan ini. [hds*]