Suasana sepi dan hening di paripurna DPRD, kemarin
Sidoarjo, Bhirawa
Anggota DPRD Sidoarjo kini menjadi sensitif, hanya gara-gara bupati Saiful Ilah SH, datang terlambat, rapat paripurna untuk mendengar tanggapan bupati atas PU fraksi-fraksi, Senin (30/10) siang hanya dihadiri 15 anggota. Yang lain diduga ngambek dan memilih pulang, setelah kesal menunggu rapat tidak segera dimulai.
Suasana lengang dan senyap menjelang paripurna terasa sejak pukul 13.00, saat ruangan terlihat kursi wakil rakyat terlihat melompong. Sesuai undangan paripurna seharusnya digelar pukul 13.00. Sekkab Sidoarjo, Joko Sartono dan Kepala Bapekab, Achmad Zaini terlihat hadir lebih awal masuk ke ruangan paripurna. Namun ruangan melompong karena tidak satupun wakil rakyat sudah datang. Kabag Umum, Ari Suryono menyusul masuk ruangan, dalam kondisi senyap. Beranjak pukul 14.30 atau 1,5 jam melewati jadwal acara mulai datang satu persatu, dari FKB, Damroni, Achmad Amir Aslichin, Maksum, Saiful Ma’ali, Ny Ainun, Hamzah, Rojik. Gerindra hanya Matali dan Bambang Pujianto.
Dari 4 anggota fraksi Demokrat hanya Ny Enny saja yang tampak. Golkar Cuma 2 anggota. Sementara PDIP dan PKS tidak satupun yang terlihat sampai pukul 14.45. Bupati Saiful Ilah dan Wabup, Nur Achmad sebenarnya sudah hadir pukul 14.00. karena tingkat kehadiran rapat masih sedikit, dengan telaten bupati dan wabup menunggu sampai akhirnya datang satu persatu. Itupun jumlahnya hanya sekitar 15 anggota saja.
Kusman dari fraksi PKS, yang sudah tiba di ruangan komisi sejak siang sebenarnya menunggu dimulainya paripurna. Ternyata acara molor 1 jam sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan tempat sebelum acara dimulai. “Saya ada acara penting di luar, mas. Sebenarnya saya sudah nunggu paripurna dari tadi, karena tidak ada tanda-tanda dimulai saya pergi saja,” ucapnya. Begitu pula Sugianto dari fraksi Gerindra, yang sudah lama menunggu paripurna tidak segera dimulai akhirnya hengkang juga.
Matali dari Gerindra, membantah ada pemboikotan paripurna. “Tidak ada boikot, ini hanya masalah waktu saja,” terangnya. Meski tingkat kehadiran minim, namun paripurna tetap jalan karena dalam materi yang hanya mendengarkan jawaban bupati tidak dibutuhkan kourum.
Bupati Saiful sendiri mempunyai agenda pelantikan pejabat eselon II B dan beberapa kepala sekolah di pendopo kabupaten. Karena acara di pendopo padat sehingga ada kelambatan mengikuti paripurna.
Sementara anggota dewan lain menimpali, bupati seharusnya menyadari kalau ada agenda paripurna jangan dibarengkan dengan agenda kegiatan lain. Paripurna harus diprioritaskan apalagi agendanya adalah jawaban bupati atas PU fraksi-fraksi terhadap pembahasan APBD 2018. Sesi ini sangat penting bagi bupati untuk menjelaskan pertanyaan fraksi saat menyampaikan pemandangan umum.
Bila kondisi ini tidak berubah, diperkirakan ke depan hubungan manis antara legislatif dan eksekutif tidak akan terwujud. (hds)
