Gerakan radikalisme keagamaan telah nyata-nyata mengancam ketenteraman dan keamanan nasional. Berbagai penyiaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, telah dimanfaatkan untuk propaganda berlabel dakwah. Padahal isinya, hanya olok-olok kelompok lain. Walau sebenarnya, “geng” radikalisme sulit berkembang di Indonesia, karena menjadi musuh sosial bersama. Namun perlu waspada, radikalisme yang eksklusif menyasar kelompok potensial pemuda.
Dengan memanfaatkan isu demokrasi dalam menjalankan keyakinan agama, kelompok radikal bebas mengisi ruang publik. Organisasi “bawah-tanah” radikalisme berkembang, membonceng HAM. Radikalisme “memperoleh tempat” di berbagai kalangan, yang tidak paham keagamaan. Begitu pula ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) sebenarnya tidak berdakwah sendiri. Melainkan ber-simbiose dengan kelompok minoritas yang telah ada.
Dengan ciri eksklusif, gerakan ISIS mudah dibedakan dengan gerakan dakwah sosial ormas keagamaan lain. Yakni, tidak mau dikategorikan Muhammadiyah, sekaligus sangat anti-pati terhadap NU (Nahdlatul Ulama)! Bersyukur, hampir 100% rakyat Indonesia mengutuk cara dakwah ISIS. Bahkan rakyat secara komunitas berinisiatif membentengi diri dari penyusupan ISIS.
Penolakan rakyat akan sangat bermanfat, karena secara hukum Indonesia belum memiliki peraturan yang melarang warganya bergabung dengan organisasi asing. Lebih-lebih jika kepergian ke luar negeri dengan alasan bekerja atau sekolah. Bahkan UUD pasal 28E ayat (1) menjamin kebebasan meninggalkan Indonesia. Amanat konstitusi ini dimanfaatkan oleh beberapa WNI untuk pergi ke wilayah negara konflik.
Meski belum banyak, tetapi permintaan visa ke negeri konflik di Timur Tengah cukup banyak. Sangat aneh, karena negeri konflik bukan negara kaya yang memerlukan tenaga kerja asing. Sehingga pemerintah mesti ekstra waspada. Itulah yang menjadi misi road-show Kementerian Koordinator bidang Politik dan Hukum, ke berbagai pesantren.
Seluruh institusi (negara) telah bergerak cepat. Terutama BNPT, BIN serta Kepolisian, dan MUI. Di Jawa Timur, Gubernur wanti-wanti agar masyarakat waspada terhadap ajakan berdakwah yang bisa merusak NKRI. Sudah banyak gerakan ber-label dakwah keagamaan, malah menimbulkan konflik pada masyarakat. Termasuk gerakan salafy (seolah-olah dakwah), mesti dicermati. Meng-kafir-kan, menuduh bid’ah dan musyrik pada kelompok lain, walau se-agama.
Menimbulkan konflik internal umat beragama, niscaya sangat meresahkan. Bisa berujung tawur sosial. Seperti sering terjadi (antaralain di Sampang, Madura). Hal yang sama juga terjadi pada kelompok agama selain Islam. Tak jarang, dakwah keagamaan juga ber-altar pemerasan ekonomi terhadap anggotanya. Sehingga sebaiknya, masyarakat (muslim) tetap mengikuti dakwah ajaran yang paling umum dan sudah dikenal selama ini. Antaralain, yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU) atau oleh Muhammadiyah.
Karena itu wajar apabila seluruh masyarakat menolak radikalisme. Juga anti-pati terhadap ISIS sebagai organisasi teroris yang harus diberantas. Namun, penyebaran ISIS-isme tergolong mudah. Propagandanya terkait dengan lapangan pekerjaan di Timur Tengah, dengan iming-iming gaji setara UMK di Indonesia. Plus bonus jihad yang menyimpang. Ternyata iming-iming cukup manjur, banyak yang berminat. Terbukti, yang di dalam penjara bisa ber-baiat untuk ISIS, dan menjadi agen “TKI” (teroris) ke Suriah.
Padahal konflik yang terjadi di Timur Tengah, bukan bersumber dari keagamaan. Melainkan ketimpangan sosial perekonomian (kaya dan miskin) di Timur Tengah sangat mencolok. Indeks gini menunjukkan angka 0,45. Ketimpangan inilah yang wajib pula diwaspadai oleh pemerintah. Sebab, rasio indeks gini di Indonesia telah menunjukkan angka 0,41. Tidak jauh dari keadaan di Timur Tengah. Sudah “lampu kuning.”
Indonesia sudah berpengalaman dengan dampak ketimpangan sosial ekonomi. Pergantian rezim dengan kepedihan mendalam (tahun 1965-66) juga bersumber dari ketimpangan indeks gini. Melebarnya perbedaan strata kaya dan miskin, bisa menyuburkan komunisme, berujung ekstrem kiri.
——— 000 ———
