Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menpora ZA usai berdialog dengan para atlet dan stake holder olahraga di Gedung Negara Grahadi, Minggu (3/11).
Masih Tercium Bau Tak Sedap
Surabaya, Bhirawa
Kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali (ZA) ke Surabaya mendapat sambutan tak sedap dari Pemkot Surabaya. Keinginannya mengunjungi Gelora Bung Tomo (GBT) sebagai salah satu calon venue Piala Dunia U-20 gagal lantaran pintu terkunci rapat.
Selain terkunci, Menpora juga disambut dengan aroma tak sedap dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. “Saya ke GBT niatnya mampir sambil lihat situasinya. Tapi sayang kita tidak bisa masuk. Saya tidak tahu bagaimana komunikasinya kok sampai terkunci. Ya sudahlah kita tidak memaksa, tapi niat kita untuk membantu kalau nanti akhirnya FIFA memutuskan itu sebagai tempat Piala Dunia U-20,” tutur ZA usai mengunjungi Stadion GBT, Minggu (3/11).
Menpora ZA mengaku, kedatangannya ke GBT karena ingin melihat jika ada yang masih bisa dibantu oleh Kemenpora untuk sarana-prasarana stadion. Tapi apa yang mau dibantu, lanjut ZA, karena pintunya saja tertutup. “Kadispora sudah komunikasi tapi tidak bisa dan tidak dijawab,” ungkap ZA.
Kendati tak bisa masuk, ZA mengaku tidak kecewa, lantaran kedatangan utamanya ke Surabaya adalah untuk melihat Pelatnas dan bertemu dengan stake holder olahraga di Gedung Negara Grahadi dan sekaligus mampir ke GBT.
“Kebetulan di sini kan juga sempat ada kerusuhan dan kebakaran. Kebuntuan-kebuntuan komunikasi seperti ini harus dicarikan jalan keluar dan solusi. Ayo bareng-bareng ngurusi sepakbola dan turunkan ego masing-masing. Apalagi kita akan menjadi tuan rumah,” tegas ZA.
Kendati GBT telah memenuhi standar FIFA, ZA mengakui banyak faktor pendukung yang harus dipenuhi sebagai tempat pertandingan piala dunia. Salah satunya ialah akses menuju lokasi, jalan menuju ke sana harus ditambah lagi.
“Kemudian lingkungannya, dengan aroma yang ‘sedap’ itu. Apalagi tim-tim Eropa yang akan kita suguhkan dengan lingkungan seperti itu,” tambah dia. Kebutuhan lain untuk Piala Dunia U-20 adalah lapangan pendukung yang ada di sekitar tempat pertandingan. Hal itu dapat diatasi karena Gresik juga tidak terlalu jauh dari GBT.
Upaya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tidaklah sederhana. ZA mengaku, lawan Indonesia untuk menjadi tuan rumah ialah Brazil dan Peru yang memiliki tradisi olahraga sepakbola lebih tinggi. Selain itu, gabungan tiga negara Arab yang dari sisi keuangan sangat kuat. “Tapi karena jaminan pemerintah, maka FIFA melihat Indonesia layak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021,” tutur menteri yang juga Plt Ketua Golkar Jatim tersebut.
Saat ini, usulan untuk tempat laga Piala Dunia U-20 di Indonesia adalah Surabaya, Bali, Bogor, Jakarta dan Bandung. Beberapa pemerintah daerah sudah menyampaikan usulan untuk menjadi venue Piala Dunia U-20 dan akan diserahkan pada FIFA. Bagi daerah yang tidak ditempati sebagai tempat berlaga, ZA akan menyarankan agar stadion di daerah tersebut digunakan untuk tempat berlatih. “Kan biasanya tim-tim itu akan datang sekitar enam bulan sebelum itu. Apalagi dengan cuaca seperti di Indonesia, mereka akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi,” kata ZA.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim Supratomo mengatakan, pihaknya mengaku telah berkomunikasi dengan Pemkot Surabaya. Mulai dari pesan whatsapp dan telepon yang keduanya tidak di jawab. “Karena pesan saya tidak dibuka, saya telepon lagi ke nomor satunya yang biasa kami bertelepon. Tapi dua hari ini tidak bisa. Telepon masuk tapi tidak di jawab. Kemarin, tadi malam, tadi pagi dan siang ini,” ungkap dia.
Malam sebelum kunjungan menteri, Dispora Jatim diakuinya juga telah berkunjung ke GBT untuk melihat lokasi. Sayangnya, yang jaga malam itu tidak ditemui saat siang hari.
Sementara itu, Anggota DPRD Surabaya yang juga mendampingi ZA Agoeng Prasodjo mengaku juga telah berusaha untuk berkomunikasi dengan Kepala Dispora Pemkot Surabaya. Komunikasi juga dilakukannya dengan Kepala Bapeko Surabaya namun tak membuahkan hasil. “Bagi saya, namanya pemerintah itu ada top down. Ini saya katakana suatu pelecehan. Pejabat negara datang ke sini tidak dibuka. Ini keperluan Indonesia, bukan kepentingan lokal,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.
Semestinya, lanjut dia, Pemkot Surabaya melakukan sinergi. Namun, jangankan sinergi untuk berkomunikasi dengan Dispora tidak bisa. “Akan kita panggil bila perlu akan kita interpelasi. Seharusnya ketika didatangi menteri harusnya terbuka lebar. Ini pelecehan Menpora,” tutur dia. Pihaknya akan menggalang hak interpelasi anggota DPRD Surabaya melalui Fraksi Golkar. “Saya sudah sampaikan dengan ketua fraksi untuk itu,” pungkas dia. [tam]
