Gebrakan Konkrit

Abdullah Azwar Anas
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dikenal berani mengeluarkan gebrakan-gebrakan konkrit yang terkesan menantang arus.  Pria yang lahir di Banyuwangi, 6 Agustus 1973 ini kembali menegaskan dia akan mempertahankan kebijakan anti Alfamart dan Indomaret di wilayah yang dia pimpin.
“Banyuwangi, tidak ada Alfamart dan Indomart. Tidak saya izinkan ada mal di tengah kota. Di Kecamatan Genteng saya izinkan bangun mal,” kata Anas dalam sebuah forum belum lama ini.
Azwar sudah tiga tahun menjadi Bupati Banyuwangi.  Sejak saat itu, dia mengeluarkan kebijakan boikot Indomaret dan Alfamart. Pelarangan pembangunan mal di tengah kota ia terapkan untuk menghindari macet. Dengan memindahkan pusat bisnis di Kecamatan Genteng, kawasan tersebut menjadi lebih hidup.  “Selanjutnya mau kita coba agar mal hanya buka sampai jam 7 malam. Kita mau contoh seperti di luar negeri. Jujur, saya tertarik untuk mengeluarkan gebrakan-gebrakan konkrit dan aplikatif yang hasilnya langsung bisa dirasakan masyarakat luas ,” kata pria berusia 40 tahun ini.
Salah satu kebijakannya yang juga menarik perhatian selama ini adalah pemberlakuan syarat IPK minimal bagi calon PNS. Anas mengaku, kini PNS di Banyuwangi banyak yang berasal dari universitas ternama mulai Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, ITS  hingga ITB.
“Waktu saya mulai menjabat, itu Banyuwangi sudah punya 2.000 PNS. Saya melihat itu butuh vitamin. Lalu saya terapkan syarat IPK, untuk swasta 3,5 kalau negeri 3. Hasilnya, banyak lulusan terbaik kembali ke Banyuwangi jadi PNS, sekarang jumlahnya ada 160 orang. Mereka bangga karena berarti mereka jadi PNS tuh gak nyogok,” kata pria yang pernah menjadi anggota DPR periode 2004-2009 ini.
Program Anas lainnya yang sederhana namun efektif adalah pelarangan buah impor di kalangan pemerintah. Bahkan sampai menjenguk PNS yang sakit pun, buahnya harus yang lokal. “Sejak saya menjabat, tidak boleh ada buah impor. Kita pakai jeruk lokal misalnya. Imbasnya ekspor buah ekspor kami meningkat, contohnya manggis kita ekspor ke Jepang. Kalau semua Pemda memberlakukan ini, impor dari China tidak akan ada yang masuk ke kita,” ujarnya.
Anas juga mendorong pendaftaran hak intelektual dari kerajinan lokal Banyuwangi, pengembangan ekowisata, asuransi bagi tukang sapu, hingga program bayi lahir langsung dapat akta. Program-program ini awalnya tentu mendapat banyak pertentangan, namun Anas punya kunci pemecahannya.
“Solusinya di sosialisasi. Seperti kebijakan IPK 3,5 itu awalnya banyak penolakan dari mahasiswa. Tapi mereka kita janjikan ada tenaga harian lepas. Saya takut PNS kesannya jadi buangan saja. Dengan IPK itu, PNS jadi gengsi tersendiri,” kata Anas.
Melihat prestasinya, bukan tak mungkin bila Anas kemudian dilirik parpol lain untuk kemudian memimpin di tingkat yang lebih tinggi bahkan hingga jadi presiden. Namun ia masih ingin mengabdikan diri di Banyuwangi. “Saya belajar urus daerah dulu dan ini tak kalah mulianya,” ucap Anas tersenyum. [awi]