Gedung SIOLA, Aset Pemkot yang Mistrius

2-rek-ayo-rek-lirik-lagu-anakSurabaya, Bhirawa
Keberadaan gedung SIOLA yang merupakan salah satu cagar budaya dan asset Pemkot Surabaya ternyata menyimpan sejumlah misteri yang belum terungkap. Bagaimana tidak, disamping kasus sewa dan pemasukannya tidak pernah jelas kemana, gedung SIOLA juga masih bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk usaha, mulai dari rumah makan, perdagangan hingga RHU jenis hiburan malam yang cukup berkelas di Kota Surabaya.
Meskipun Pemkot Surabaya telah menjadi rujukan beberapa kota/kab lain seluruh Indonesia dalam berbagai hal termasuk system birokrasi dan penggunaan APBD,dan APBN, nyatanya menurut catatan BPK masih memiliki catatan buruk di tahun 2013 pada sector PAD yakni sejumlah masalah transaksi keuangan, di antaranya penerimaan sewa gedung aset Pemkot dan penerimaan dari sektor perhotelan, serta pendapatan dari parkir yang nilainya Rp 5,99 Miliar atau hampir mencapai Rp 6 Miliar.
Data tersebut merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur (Jatim) yang diterbitkan Mei 2014. Meski begitu, data tersebut tak banyak diketahui publik, sebelum akhirnya dirilis kembali oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Firtra) Jatim, tahun lalu.
Sejumlah transaksi yang bermasalah dalam laporan keuangan Kota Surabaya 2013, yang terbesar adalah persewaan Gedung Siola Tunjungan Center, jembatan penyeberangan dan pertokoan yang belum dilunasi kewajibannya sebesar Rp 3,6 miliar. Selain itu, ada juga potensi kerugian dari pajak hotel sebesar Rp 1,8 miliar, dan pertanggungjawaban belanja makan-minum reses anggota DPRD sebesar Rp 191 juta.
Pada tahun 2007 silam, Pemkot dan PT Siola sempat berseteru soal kepastian nilai sewa. Perseteruan antara kedua belah pihak ini bermula soal sewa tanah dan bangunan seluas 8.338 meter persegi itu. Di mana, antara Pemkot dan investor terlibat nilai nominal sewa bangunan.
Bahkan, kedua belah pihak sama-sama membuat nilai appraisal (taksiran harga, Red) sendiri-sendiri. Sampai-sampai, sewa menyewa itu sempat diperingatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit pada 2006 silam. Proses sewa menyewa antara Pemkot dan PT Siola sendiri berlangsung selama 20 tahun dengan perbaruan kerjasama lima tahun sekali.
Untung saja persoalan ini mulai disadari oleh Pemkot Surabaya karena telah menjadi perbincangan semua pihak bahwa terkait sewa-menyewa Gedung SIOLA banyak kejanggalan, sehingga tudingan adanya permainan segera bisa diakhiri. Kepastian itu pernah diungkapkan pimpinan komisi A DPRD Surabaya usai menggelar pertemuan dengan Dinas Tanah dan Bangunan terkait sejumlah aset di Pemkot.
“Sudah fix. Gedung Siola dan TC akan dijadikan kantor pelayanan Pemkot,” kata Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto, ketika itu.
Sayangnya penegasan Komisi A DPRD Surabaya terkait keberadaan gedung SIOLA ini masih belum ada langkah kongkrit dari Pemkot Surabaya, terbukti hingga saat ini kondisinya masih di pergunakan oleh pihak ketiga, meskipun pembayaran sewanya tidak jalas, baik nilainya maupun kepada siapa pembayaran itu diserahkan.
Osama ketua umum Laskar merah putih mengatakan jika Pemkot Surabaya tidak tegas dan masih terkesan tebang pilih dalam menertibkan lokasi RHU jenis hiburan malam, karena terbukti di gedung SIOLA masih terdapat pub, resto n karaoke dengan nama Delux.
“Kita tau semua jika gedung SIOLA itu keberadaannya masih dipersoalkan, karena proses sewa menyewanya tidak jelas jluntrungnya sehingga mengakibatkan kerugian di pihak Pemkot Surabaya dengan nilai miliaran rupiah, dan tambah aneh lagi karena didalamnya juga terdapat usaha RHU jenis hiburan bernama Delux, karena menurut saya tidak mungkin bisa mendapatkan ijin,” tandasnya.
Sementara Miko Saleh ketua LSM East Java Coruption n Judicial Watch Organisation (ECJWO) mengatakan jika Pemkot Surabaya tidak pernah punya keberanian untuk melakukan eksekusi terhadap keberadaan gedung SIOLA yang jelas- jelas adalah salah satu asset milik Pemkot Surabaya.
“sebenarnya apa yang menjadikan Pemkot Surabaya terlihat gamang menarik asetnya sendiri, SIOLA itu kan milik Pemkot, lha kok ini malah kalah dengan pengelola yang kontraknya tidak jelas itu, uang sewanya tidak pernah masuk, tetapi aktifitas dan pemugarannya tetap dibiarkan, ini maksunya apa,” tegas Miko.
Harusnya, Lanjut Miko, pihak Kejaksaan tidak boleh membiarkan kasus seperti ini, dan saya yakin sekali jika mereka (Kejaksaan-red) sangat tau persoalan gedung SIOLA, lantas kenapa masih dibiarkan. [gat]

Tags: