Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan
Sidoarjo, Bhirawa
Akhirnya usulan bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, untuk memasukkan gedung terpadu senilai Rp 800 miliar serta pembangunan sampah every bright atau TPS sampah tdak masuk dalam KUA-PPAS. 2018.
Namun hikmah yang diperoleh dibalik itu anggaran Rp 200 miliar dialihkan untuk mengatasi banjir, sekolah rusak, BOS untuk leuruh siswa SMP, tenaga THL (Tenaga Harian Lepas) dinaikkan honor GTT dinaikkan.
Dalam sidang paripurna, Senin (21/8) kemarin, diputuskan pengesahan PAK 2017, KUPA 2017 dan KUA PAS 2018 sudah selesai. Prosesnya memang sangat panjang, ketat dan menegangkan. Karena ada dua program penting bupati yakni usulan membangun gedung terpadu dan TPS sampah mendapat penolakan dari sebagian besar anggota Banggar. Bupati Saiful menunjukkan wajah sedihnya dan menolak memberi komentar panjang kepada wartawan usai sidang yang berakhir pukul 17.00 WIB.
Saiful Ilah hanya berkomentar pendek, perencanaan ini akan berjalan, kendati sekarang tidak masuk dalam KUA 2018, tetapi tahun depan akan kembali diusulkan. ”Ini program baik, yang akan saya usulkan lagi tahun depan,” terangnya.
Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Numawan mengatakan, tak ada yang menang atau kalah dalam masalah ini. ”Yang menang adalah rakyat,” ujarnya.
Ia sendiri melihat ada hikmah dibalik ditolaknya kedua usulan bupati itu, karena uangnya Rp200 miliar akan bisa dialihkan untuk membiayai kebutuhan lain yang lebih penting. Seluruh sekolah rusak harus diperbaiki, sehingga nanti tidak ada sekolah rusak lagi untuk sekolah dasar dan sekolah menengah. Genangan banjir yang biasanya terjadi diupayakan akan diatasi dengan anggaran ini.
Sebetulnya sudah ada anggaran untuk banjir namun akan ditambah lagi untuk menyapu genangan air disaat musm hujan. THL (Tenaga Harian Lepas) yang kerjanya menyapu pasar, sampah dan sebagainya yang selama in honornya di bawah Rp750 ribu akan dinaikkan menjadi di atas Rp1 juta. Sedangkan yang sebelumnya honornya Rp1,2 juta juga akan dinaikkan.
Sedangkan gagalnya usulan TPS sampah yang merupakan kerjasama dengan Cina dan dibiayai pemerintah pusat dengan anggaran lebih Rp1 triliun, sangat dikecewakan karena justru tidak mendapat suport dari pejabat SKPD yang menangani masalah sampah.
Anggota Banggar diberi informasi yang mengesankan Sidoarjo belum butuh TPS sampah, karena sudah ada TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu). TPST dikampanyekan bisa menjawab semua persoalan sampah bila satu kecamatan memiliki 20 TPST. Asumnya 1 TPST bisa menangani sampah 11 ribu KK. ”Apakah Sidoarjo mau dijadikan hutan TPST,” tanyanya.
Bila satu kecamatan butuh 20 TPST, dengan 18 kecamatan di Sidoarjo berarti perlu dibangun 360 TPST. Ia menyebut tidak ideal, karena Sidoarjo akan dikepung dengan kepung TPST. Karena masukan dari SKPD seperti ini akhirnya banyak anggota Banggar yang tersirap dan meyakini bahwa TPST adalah jawaban mengatasi sampah. Dan tidak dibutuhkan lagi TPS sampah dari kerjasama Cina.
Wakil Ketua DPC PKB Sidoarjo ini, mengaku bahwa keputusan sudah digedok dan harus djalankan, dan semua program ini diyakini juga penting bagi masyarakat Sidoarjo. [hds]
