Gelar Apel Gabungan TNI Polri-Pemda Jelang Pilkada

Kapolda-Jatim-Irjen-Pol-Anton-Setiadji-usai-menghadiri-apel-gabungan-TNI-Polri-di-Lapangan-Laut-Maluku-Kobangdikal-Bumimoro-Surabaya-Kamis-[26/11].-[abednego/bhirawa]

Surabaya, Bhirawa
Bertemakan ‘Kebersamaan Prajurit TNI Polri dan Pemda adalah wujud soliditas dalam menciptakan stabilitas keamanan wilayah Jawa Timur’. Dangartap III Surabaya Mayjen TNI Sumardi memimpin apel gabungan TNI Polri se wilayah Kogartap III/Surabaya dan Pemda Jatim, Kamis (26/11) di Lapangan Laut Maluku Kobangdikal Bumimoro Surabaya.
Dalam amanat yang disampaikan kepada Perwira,  Bintara,  Tamtama TNI-POLRI dan  segenap Pegawai Negeri Sipil Jajaran Kogartap III Surabaya, Dangartap III Surabaya Mayjen TNI Sumardi mengatakan, apel gabungan yang dilakukan pada Triwulan IV ini, bertepatan dengan Pelaksanaan Pilkada serentak di Jatim. Oleh karenanya, apel ini guna mewujudkan sinergitas dan hubungan harmonis TNI Polri jelang pengamanan Pilkada Jatim.
“Hubungan TNI Polri bersifat lahir dan batin. Dengan apel gabungan ini dapat terwujud sinergitas dan hubungan harmonis antar TNI Polri. Sesuai dengan tema apel, kebersamaan TNI Polri dapat diwujudkan pada pengamanan stabilitas Jawa Timur yang akan dihadapkan oleh Pilkada serentak,” tegas Dangartap III Surabaya Mayjen TNI Sumardi selaku pimpinan apel gabungan TNI Polri, Kamis (26/11).
Dijelaskan Dangartap, dengan adanya apel gabungan ini segala persoalan yang terjadi dapat dipecahkan serta diselesaikan secara arif dan bijaksana. Dengan begitu, antara TNI Polri dapat mencagah terjadinya gesekan maupun konflik sekecil apapun. Hal ini akan berguna untuk kerjasama dalam pengamanan Pilkada di Jawa Timur.
“Kondisi yang sudah baik ini hendaklah kita pertahankan, bahkan perlu untuk ditingkatkan guna mendukung tugas pokok masing-masing satuan secara profesional. Terlebih guna pengamanan Pilkada Jatim yang dilakukan TNI Polri,” ungkap Mayjen TNI Sumardi.
Selanjutnya, Alumni Akmil 1982 ini juga menyinggung tentang Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan di Jatim tanggal 9 Desember 2015. Menurutnya, Pilkada  mempunyai arti strategis bagi Jawa Timur, karena  dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  yang baru  akan menentukan arah pembangunan Kabupaten dan Kota seluruh Jawa Timur.
Selain itu, sambung Sumardi, terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan demokrasi di Jawa Timur yang berjalan secara langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. “TNI Polri dalam Pilkada serentak tahun 2015, harus bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu kontestan dalam Pilkada Serentak,” tuturnya.
Adapaun implementasi netralitas TNI Polri dalam Pilkada Serentak, dibagi menjadi enam criteria. Pertama, mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2015 sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Pemda dan Polri. Kedua, netral dengan tidak  memihak dan tidak memberikan dukungan kepada salah satu kontestan Pilkada.
Ketiga, sambung Sumardi, fasilitas TNI  tidak digunakan pada rangkaian kegiatan Pilkada. Keempat, Prajurit TNI Polri tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Kelima, khusus bagi anggota PNS TNI-Polri serta keluarga/anak yang berstatus sipil, hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara. Keenam, apabila terjadi bentrokan fisik antar  massa  atau perorangan pendukung partai politik, Prajurit TNI secara unit/satuan wajib menghentikan/ melerai, selanjutnya menyerahkan permasalahannya  kepada aparat Polri terdekat dengan tetap menjaga netralitas TNI.
“Tingkatkan terus keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tegakkan disiplin, etika dan moral keprajuritan sesuai jati diri TNI Polri dengan berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan Tri Brata demi terpeliharanya citra TNI Polri,” jelasnya.
Pada bagian lain amanatnya, Mayjen TNI Sumardi mengingatkan perlunya mencermati paham ISIS (Islamic States of Iraq and Syria) yang merupakan ancaman potensial bagi keutuhan NKRI. ISIS merupakan bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa jadi ancaman dan bom waktu bagi keamanan dalam negeri.
“TNI Polri harus bekerjasama dan terus melaksanakan pengawasan serta monitoring secara terus menerus tentang kegiatan dan keberadaannya (ISIS),” pungkas Jenderal berbintang dua ini. [bed]