Gelar Baru RI sebagai Negara Maju

Amerika Serikat (AS) melalui Kantor Perwakilan Perdagangan (Office of the US Trade Representative (USTR) di World Trade Organization (WTO), mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang menjadi negara maju. Sontak informasi tersebut menjadikan heboh dan mengkagetkan warga bangsa negeri ini. Wajar adanya, jika setelah keterangan USTR tersebut, status baru Indonesia sebagai negara maju mendapat sorotan publik. Banyak pihak yang bersorak sekaligus heran dengan pengumuman AS ini.
Melangsir dari sindonews.com (25/2), status baru Indonesia sebagai negara maju berdasarkan pada keputusan USTR dengan menggunakan tolak ukur kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang kini mencapai pada kisaran USD4.000 per kapita. Selain itu, USTR telah berpedoman pada indikator sederhana untuk membuat penetapan tersebut yaitu negara-negara dengan pangsa 0,5 persen atau lebih dari perdagangan dunia sudah dianggap sebagai negara maju. Padahal peraturan yang disepakati dunia sebelumnya ada di angka 2 persen atau lebih. USTR juga tidak memasukkan indikator pembangunan sosial seperti tingkat kematian bayi, tingkat buta huruf orang dewasa dan harapan hidup saat lahir, sebagai dasar untuk mengubah penunjukan tersebut.
Keputusan AS melalui USTR inipun, mendapat beragam tanggapan. Sejumlah kalangan menilai wajar dan memang Indonesia saatnya meninggalkan status negara berkembang. Namun, sebagian besar dari pelaku bisnis terutama kalangan eksportir mengkhawatirkan status tersebut dapat memengaruhi kinerja perdagangan antara Indonesia dan AS ke depan.
Merujuk dari kompas.com (24/2), masuknya Indonesia dalam daftar negara maju, maka hak-hak khusus yang selama ini diterima Indonesia sebagai negara berkembang yang tersedia dalam WTO Agreement on Subsidy and Countervailing Measures tidak lagi berlaku. Sebagai akibatnya, de minimis threshold untuk marjin subsidi agar suatu penyelidikan antisubsidi dapat dihentikan berkurang menjadi kurang dari 1 persen ad valoren dan bukan lagi kurang dari 2 persen.
Wajar adanya, jika status baru Indonesia sebagai negara maju harus diwaspadai karena bakal menimbulkan dampak lain terhadap kebijakan internasional. Tantangan untuk Indonesia adalah meningkatkan daya saingnya dengan negara-negara lain dalam perdagangan internasional. Sehingga, harus dipastikan dunia usaha dan ekonomi kita harus siap. Oleh sebab itu, peran kolaborasi pemerintah dan dunia usaha sangat penting adanya dalam status baru negeri ini sebagai negara maju.
Ani Sri Rahayu
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Rate this article!
Tags: