Gelar FGD Kualitas Tata Kelola Migrasi Tenaga Kerja Responsif Gender

Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo, Anggota DPRD Jatim dari Komisi E, Hari Putri Lestari, dan Sekretaris Nasional Jaringan Buruh Migran, Savitri Wisnuwardani berfoto dengan peserta FGD di Kantor UPT P2TK Disnakertrans Jatim.

Pemprov Jatim, Bhirawa
Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerjasama dengan International Labour Organitation dan Jaringan Buruh Migran menyelenggarakan Forum Discussion Group (FGD) didukung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim dan Komisi E DPRD Jatim.
FGD ini bertemakan peningkatan kualitas tata kelola migrasi tenaga kerja yang bertanggung jawab dan berdimensi responsif gender melalui Implementasi UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim, Himawan Estu Bagijo menjelaskan, Pemprov Jatim telah melakukan terobosan terobosan inovasi pelayanan sesuai dengan semangat dari UU No.18 Tahun 2017 tersebut yang menitikberatkan kepada Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Saat membuka kegiatan itu, Himawan juga memaparkan terkait pelaksanaan dan tugas kewenangan bekerjasama dengan pemda di Jatim,PMI berasal serta petugas pengawas. Kemudian perlunya aturan yang semudah dan sesimpel mungkin. Hingga minimnya anggaran pelatihan bagi PMI
Pemprov Jatim telah berupaya mengimplementasikan UU No.18 Tahun 2017 tersebut dengan berusaha menyiapkan calon PMI yang terlatih terutama sektor informal meskipun pelatihan bagi PMI ini terkendala faktor biaya.
Anggota DPRD Jatim dari Komisi E, Hari Putri Lestari mengaku prihatin dengan tingginya kasus deportasi PMI asal Jatim yang mencapai angka diatas 500 orang selama tahun 2019 ini. Ia berharap berharap Pemprov Jatim bisa melakukan langkah dalam mengurangi jumlah PMI yang deportasi.
Bersama dengan DPRD Jatim, pihaknya akan mendorong terhadap fungsi perlindungan dan pengawasan serta fasilitas pelatihan bagi calon PMI ini. Selain melalui Balai Latihan Kerja juga melakukan langkah bekerjasama dengan mitra swasta dalam pelatihan ini.
Menurut politisi perempuan dari Fraksi PDI-P ini, pemerintah wajib hadir mendampingi terutama kepada PMI yang bermasalah sampai dipulangkan. Ia juga mengapresiasi Gubernur Jatim yang menginstruksikan kepada jajarannya untuk mendampingi para pahlawan devisa tersebut.
Dalam bulan Januari 2020 ini, DPRD Jatim juga akan ada rencana berkunjung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk melihat layanan maupun sarana prasaran yang ada di BLK hingga UPT P2TK yang berkaitan dalam meningkatkan SDM PMI.
Sementara itu, Sekretaris Nasional Jaringan Buruh Migran, Savitri Wisnuwardani menyoroti PMI non prosedural di Indonesia yang masih tinggi tidak terkecuali di Jatim. Calon PMI informal dari kalangan perempuan ini rentan terhadap calo yang membujuknya sehingga menjadi PMI non prosedural apalagi saat sudah berada diluar negeri.
Sedangkan responsif gender diperlukan sinergitas antar lembaga dan lembaga non pemerintah serta diadakannya forum para pihak terkait. “Dari FGD ini ada rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah terkait juga implementasi UU No.18 Tahun 2017 dan diperlukan turunan berupa petunjuk pelaksanaan sehingga pemda bisa membuat juga perdanya,” katanya.
Sementara Jaringan Buruh Migran kedepan lebih menekankan pada pemberian advokasi dan edukasi terutama kepada Calon Pekerja Migran Perempuan karena kasus-kasus trafficking terutama di Timur Tengah meskipun sudah ada moratorium dan di Malaysia masih tinggi.
Sementara Kepala UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Budi Raharjo merilis data selama tahun 2019 ini PMI berasal Jatim yang dipulangkan atau dideportasi mencapai 814 orang terbagi 670 orang yang bekerja di Malaysia berada di debarkasi Riau dan 144 orang di turun di Juanda yang bekerja di Malaysia, Taiwan, Hongkong dan Arab Saudi.
“Permasalahan deportasi biasanya PMI non prosedural/informal, kurangnya akses infomasi dan masih melalui calo, kualitas PMI yang unskill,. Semuanya ini tentunya perlu dialkukan antar kelembagaan, antar aturan, dan antar kewenangan,” katanya. [rac]

Tags: