Megawati Soekarnoputri
Pemberian gelar Doktor Honoris Causa bidang politik pemerintahan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kepada Megawati Soekarnoputri tepat. Saya kira tepat dan kita ramai-ramai menghormatinya, makanya kita datang kesini.
Gelar Doktor Kehormatan, Honoris Causa, tidak hanya diberikan kepada karya-karya yang bersifat filosofis, tetapi juga kepada mereka yang telah mengukir prestasi pada kemaslahatan masyarakat.
Megawati sudah mengukir prestasi tersebut baik saat menjadi Presiden, Wakil Presiden maupun ketika memimpin partai.
Ibu Mega sebagai pemimpin partai mampu mengarahkan partai untuk memperkuat Indonesia, tapi yang paling menonjol dari itu adalah praktiknya ketika memimpin politik di negeri ini sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Presiden RI kelima Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa ketujuh oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2018.
Megawati menerima gelar Doktor Honoris Causa dari IPDN atas jasa-jasanya di bidang politik pemerintahan, khususnya selama dia menjabat sebagai Presiden RI kelima.
Gagasan dan jasa Megawati yang menjadi poin penilaian antara lain selama menjabat sebagai Presiden RI kelima terutama terkait dengan kebijakan strategis dan politik pemerintahan, Megawati telah mendorong tata pemerintahan yang baik melalui dukungan terhadap amandemen UUD 1945. Megawati juga Presiden RI kelima yang menggagas perlunya koridor desentralisasi dalam bentuk grand design otonomi daerah. Selain itu, Megawati telah memberi justifikasi bahwa otonomi daerah perlu diperkuat sebagai pilihan politik pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan NKRI. Kemudian Megawati merupakan Presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terakhir yang konsisten menyelesaikan masalah-masalah desentralisasi setelah dilakukan perubahan UU Pemerintahan Daerah.
Mahfud MD
Pakar hukum tata negara ; Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
