Gencarkan Pemberantasan Pungli, Polresta Batu Dorong Sidak Berkala

Suasana giat sosialisasi Stop Pungli yang digelar Unit Tipidkor di Ruang Rupatama, Mapolres Batu, Sabtu (15/2)

Kota Batu,Bhirawa
Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan di Institusi Negara ikut mendorong munculnya praktik pungutan liar (pungli). Yaitu, perbuatan yang dilakukan pegawai Negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang di luar ketentuan/ aturan yang ada. Dan Polres Batu berkomitmen untuk lebih gencar dalam pemberantasan pungli, dimana hal ini teraplikasikan dalam giat sosialisasi yang digelar di Ruang Rupatama, Mapolres Batu, Sabtu (15/2)
Kapolres Batu AKBP Harviadhy Agung Prathama, SIK., MIK., melalui Wakapolres Batu Kompol Suharsono, SH. mengatakan bahwa sosialisasi Stop Pungli ini merupakan komitmen bersama dalam memberantas pungutan liar di wilayah hukum Polres Batu. Untuk itu dalam sosialisasi ini menjelaskan semua pasal yang berkaitan dengan pungutan liar.
“Dan pasal ini telah diakomodir dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No 20 Tahun 2001, dalam pasal penerimaan hadiah atau gratifikasi,” ujar Kompol Suharsono,SH.,Sabtu (15/2).
Ia menjelaskan, dalam upaya memberantas praktik pungli dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Salah satunya meningkatkan pelayanan publik dengan memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (queing system). “Dan untuk memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan harus dilakukan secara transparan,” jelas Suharsono.
Tak cukup hanya itu, juga diperlukan adanya edukasi kepada masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan dalam hal ini pejabat/ pegawai Negara. Kemudian kontrol dari atasan langsung juga harus lebih sering ditingkatkan, termasuk diperlukan adanya inspeksi atasan secara berkala.
Ditegaskan pula bahwa praktik pungli bisa disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Apalagi praktik itu dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaannya sehingga memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sesuatu.
Ditambahkan Kanit Tipidkor Polres Batu, Aipda Yudik, SH bahwa secara umum terjadinya pungli disebabkan oleh adanya ketidakpastian pelayanan. Hal itu sebagai akibat dari adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan.
“Sehingga masyarakat cenderung menyerah, ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup. Selain itu, penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan yang ada pada seseorang juga mempengaruhi,” kata Yudik.
Menurutnya, faktor ekonomi maupun penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup juga membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli. Dan faktor kultural dan budaya organisasi yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lembaga, seperti penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal yang biasa.
“Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan juga mempengaruhi seorang oknum untuk melakukan pungli,”pungkasnya.(nas)

Tags: