Anwar Sadad
Pemprov Jatim dinilai belum optimal dalam menangani dan mengantisipasi dampak wabah Covid-19. Hal ini ditegaskan Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad.
“Kita tidak tahu bagaimana cara kerja Gugus Tugas di bawah kendali Gubernur, tapi angka-angka statistik menunjukkan bahwa ‘cara kerja’ mereka tidak optimal,” katanya pada Senin (27/4).
Wakil Ketua DPRD Jatim itu memberikan sorotan mengenai beberapa temuan klaster baru wabah Covid-19 di Jatim. Diantaranya adalah kluster pesantren Temboro di Magetan dan kasus baru di Kabupaten Sumenep.
Menurut dia, adanya kasus baru itu menunjukkan Gugus Tugas Pemprov Jatim kebobolan. Karena itu, tim tracking Pemprov Jatim harus lebih detail lagi dalam memetakan penderita Covid-19, untuk melacak penularannya.
“Kasus Magetan dan Sumenep yang semula mendapatkan pujian sudah cukup mengindikasikan bahwa pada sisi rumpun_pencegahan_ dan rumpun tracing kita kebobolan. Saya berharap lebih diperkuat lagi di dua rumpun itu,” tambahnya.
Sadad juga berharap agar Pemprov Jatim segera mengucurkan Bantuan Sosial (Bansos) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang akan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Di samping itu, bansos dalam berbagai bentuk harus dipercepat, hal ini setidaknya memenuhi kebutuhan primer dulu, untuk membatasi pergerakan masyarakat. Kampanye #stayathome harus dibarengi dgn pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan primer dulu,” jelasnya.
Sadad mengatakan, meski PSBB adalah pilihan sulit bagi Pemprov Jatim, langkah itu diyakini efektif untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Pemprov Jatim harus bergerak cepat untuk memetakan warga Jatim yang belum memperoleh Bansos dari pemerintah pusat.
“Soal bansos itu sumbernya karena data tidak bisa diintegrasikan antara PKH, BPNT, social safety net, dan berbagai jenis bansos lainnya,” pungkasnya. [geh]
