Karjo, Ketua Komisi B DPRD Tuban.
Tuban, Bhirawa
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kembali menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait minimnya serapan anggaran. Kali ini Dinas Pendidikan (Dispendik) disebut-sebut sebagai dinas yang paling tidak maksimal dalam menyerap anggaran.
“Paling jelek serapanya adalah Dinas Pendidikan, sampai saat ini serapanya belanja langsung dari Rp 68 miliar sekian yang dialokasikan, baru terserap Rp 20 miliar sekian, kisaranya baru 29 sampai 30 persenan,” kata Karjo Ketua Komisi B DPRD Tuban.
Menurut Karjo, jika serapan anggaran minim berati ada program yang belum terlaksana dengan baik pada Dinas Pendidikan, yang mana hal tersebut dipandang akan merugikan masyarakat yang mestinya mendapatkan manfaat dari program yang ada.
“Kalau pelaksanaan program pendidikan tidak terlaksana dengan baik proses penting dalam rangka pembangunan indek pembangunan manusia akan terhambat pula,” terang Karjo.
Politisi Asal Partai Demokrasi Indonesia ini sebelumnya juga menyebut minimnya serapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum (PU), padahal anggaran dinas tersebut cukup tinggi. “PU juga demikian, baru 31 persen, secara umum seluruh OPD baru 40 persen, ini yang akan kita dorong,” terang mantan ketua DPC PDIP Tuban ini.
Sebelumnya, soal minimnya serapan anggaran sejumlah OPD, Wakil Bupati Tuban, Ir. H Noor Nahar Hussein,M.Si menyampaikan, jka minimnya serapan karena pihak ketiga yang digandeng OPD belum dapat melaksanakan tugasnya, dengan berbagai alasan. Sehingga proses pembayaran belum dapat dilaksanakan yang berdampak pada laporan penyerapan masih minim.
“Memang belum dilaksanakan oleh rekanan, makanya belum dibayar, tidak mungin belum dilaksanakn kita bayar,” katanya. (Hud)
