(Hambat Prestasi Olahraga)
Surabaya, Bhirawa
Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (GM FKPPI) Jawa Timur (Jatim), mendesak komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mundur. Desakan ini buntut dari keputusan KPAI yang menganggap audisi beasiswa badminton yang dilakukan Djarum Foundation merupakan eksploitasi anak.
“Mencari bibit atlit itu sangat sulit. Kita lihat prestasi nasional di olahraga tenis meja dan tenis lapangan. Setelah sponsor utama menarik diri, prestasinya mundur. Jangan sampai badminton mengalami hal serupa. KPAI jangan hambar prestasi olahraga lah,” ujar Ketua GM FKPPI Jatim, R Agoes Soerjanto, saat audiensi dengan Pangdam V/Brawijaya Mayjen R Wisnoe Prasetja Boedi, Senin (9/9).
Agoes menambahkan, dalam pengalamannya membina usia dini di persepakbolaan, masa kejayaan atlit adalah usia 20-an tahun. Untuk itu pembinaan tentu harus dilakukan sejak sedini mungkin agar atlit mampu segera memiliki fisik dan mental kompetitif. Disitu pentingnya dunia usaha untuk jadi pendukung.
“Presiden Jokowi ini membawa semangat perubahan. Semangat kemajuan dan pembaharuan di berbagai bidang, termasuk memberi perhatian kepada pencapaian prestasi olahraga. Lihat saja itu penyelenggaraan Asian Games ke 18 di Jakarta lalu prestasi Indonesia luar biasa. Kemudian KPAI dengan mudahnya membunuh badminton usia dini kita, ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Agoes menekankan, sebaiknya Presiden Jokowi tegas membersihkan semua variabel yang dapat menjadi beban bagi pemerintahannya. “Pak Jokowi jangan ragu untuk membersihkan figur-figur inkompeten yang dapat menjadi beban seperti komisioner-komisioner KPAI yang bermain kata-kata seolah berlindung di balik eksploitasi anak. Ada banyak hal itu kalau KPAI mau serius urus eksploitasi anak misalnya anak terlantar, pengemis anak-anak atau pekerja anak. Mainnya KPAI kurang jauh sih, KPAI kurang piknik,” tambah Agoes yang juga CEO klub sepakbola Arema ini.
Sementara itu, Sekretaris GM FKPPI Jatim Didik Prasetiyono menerangkan, tudingan KPAI bahwa telah terjadi eksploitasi anak dalam proses audisi PB Djarum sangat tendensius dan gegabah. Ini karena KPAI tidak pernah membuktikan dengan berbasis data-data faktual dan konkrit tentang apa eksploitasi yang dimaksud, apa bahaya fisik dan moral yang ditimbulkan, siapa saja pelakunya, siapa korbannya, kapan dan bagaimana eksploitasi itu dilakukan.
Hanya dengan melihat di tempat audisi masih terdapat logo atau brand image Djarum Foundation, KPAI sudah langsung berinisuasi dan berimajinasi dan selanjutnya memelintir bahwa telah terjadi eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Ketika mengatakan ada eksploitasi, KPAI harus bisa membuktikan telah ada dampak fisik dan/atau moral secara terukur yg telah terjadi. Tidak bisa hanya berdasarkan spekulasi atas sesuatu yang belum tentu terjadi di masa depan.
Eksploitasi anak sedemikian seriusnya, sampai menurut standart yang ditetapkan Komite PBB untuk Hak-hak Anak, korbannya memerlukan rehabilitasi dengan bantuan medis dan sosial yang diperlukan agar mereka bisa berintegrasi dengan normal kembali ke masyarakat.
”Lantas kalau benar telah terjadi eksplotasi terhadap peserta Audisi Djarum, tegakah kita mencap calon-calon pahlawan bulutangkis pengharum nam bangsa di masa depan sebagai korban yang harus direhabilitasi?,” ujar Didik. (iib)
